Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, usulan pengurangan BBM bersubsidi untuk PT KA dan PT Pelni ini mucul dalam pembahasan antara BPH Migas, Dirjen Migas, dan Depkeu.
"Hal ini dilakukan untuk lebih mengontrol subsidi BBM," ujar Tubagus dalam rapat dengan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (25/5/2009).
Tubagus menjelaskan, pengurangan kuota tersebut dilakukan mengingat adanya jenis-jenis kereta yang tidak perlu disubsidi. "Misalnya kereta bisnis dan eksekutif yang mendapat untung. Begitu juga juga angkutan kapal-kapal mewah yang mendapat untung. Ini harus dihitung cermat," jelasnya.
Tubagus menambahkan untuk kuota BBM dalam RAPBN 2010, pemerintah mengusulkan sekitar 36.504.779 KL. Dalam kuota BBM APBNP 2009 diusulkan sekitar 28.944.530 KL.
"Kami usulkan bensin 21 juta KL lebih, naik 4% dari usulan APBN-P 2009. Kemudian kerosene 3,8 juta KL turun 35% dari usulan APBNP 2009. Solar menjadi 11.250.675 turun 10 persen dari APBN-P 2009. Sehingga totalnya 36 juta lebih," papar Tubagus.Tubagus manambahkan untuk realisasi pendistribusian BBM bersubsidi pada kuartal pertama 2009 untuk premium sekitar 4.897.152 KL, untuk solar sebesar 2.762.105 KL dan untuk minyak tanah sebesar 1.391.092 KL. Untuk program konversi minyak tanah ke elpiji direncanakan penarikan minyak tanah bersubsidi pada tahun 2009 sebesar 4.168.082 KL.
"Sampai dengan kuartal pertama 2009 telah terealisasi sebesar 24 persen yaitu 1.018.951 KL," tandas Tubagus. (epi/lih)











































