Ketiga Capres Penganut Neoliberalisme

Jakarta - Isu neoliberalisme yang mencuat menjelang pemilihan presiden 2009 rupanya tidak merujuk pada satu pasangan saja. Menurut sejumlah kalangan, ketiga pasangan capres dan cawapres sebenarnya penganut neoliberalisme dan tidak mungkin menerapkan ekonomi kerakyatan.

Menurut Pengamat Ekonomi Revrisond Baswir, paham neoliberalisme bisa terlihat dari sejumlah kebijakan privatisasi BUMN. Ia menambahkan, ketiga capres yang akan maju dinilai sangat kental dengan agenda privatisasi BUMN tersebut.

"Ketiga capres semuanya mantan orang dalam pemerintahan, sehingga sulit mengubah neoliberlisme itu. Tiga capres itu tidak meyakinkan kita mereka bisa menjalankan ekonomi kerakyatan,"  dalam diskusi neolib dan ekonomi kerakyatan di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta, Senin (25/5/2009).

Revrisond mengatakan, BUMN sebagai perusahaan milik negara seharusnya dikuasai pemerintah dan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukannya diserahkan kepada pihak asing.
 
Selain itu, terus berkurangnya porsi anggaran subsidi di APBN juga mencerminkan kebijakan politik pemerintah yang tidak pro kepada rakyat.
 
"Saat saya ikut membahas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009, sudah kelihatan bahwa rezim saat ini adalah rezim anti subsidi," katanya.
 
Dia mengatakan pada 2004 jumlah subsidi adalah sebesar 6,3% dari PDB, namun sampai 2009 jumlah subsidi ini terus dikurangi menjadi hanya tersisa 0,3% dari PDB.
 
"Ini bukanlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tapi Rencana Kejahatan Jangka Menengah Nasional," tandasnya.

Selain itu, ketiga capres juga dinilai akan sulit merealisasikan paham ekonomi kerakyatan. Hak ini karena ketiga capres itu sama sekali tidak menyinggung koperasi yang merupakan kunci ekonomi kerakyatan.

"Dalam pasal 33 juga kan disebut dalam ayat 1. Merujuk pasal itu, institusi yang wajib dikembangkan adalah koperasi, jadi koperasi jadi cara wajib ekonomi kerakyatan. Tapi ketiga capres itu tidak menyebut soal koperasi, jadi tidak mengusung ekonomi kerakyatan," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Ia berpendapat tidak mungkin para capres dan cawapres peserta Pemilu 2009 bisa menjalankan kebijakan ekonomi kerakyatan.
 
"Berdasarkan perjanjian-perjanjian utang luar negeri dengan mitra lembaga-lembaga multilateral, saya konsisten dengan pendapat saya sejak 1999. Yakni siapapun Presidennya, Neoliberal Pemenangnya," tandasnya dalam diskusi neolib dan ekonomi kerakyatan di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta, Senin (25/5/2009).
 
Ichsanuddin mengatakan kasus kenaikan BBM sejak era Megawati hingga kenaikan BBM Mei 2008 adalah bukti bahwa Indonesia telah berhasil didikte oleh pasar energi.
 
"Sektor-sektor strategis memang diminta tidak lagi disediakan pemerintah, neoliberal mengharuskan Pemerintah cukup menjadi regulator saja," ujarnya.
 
Dikatakannya, karena Indonesia sudah diperangkap dalam berbagai perjanjian luar negeri yang mengharuskan berlakunya pasar bebas, perdagangan bebas, liberalnya industri keuangan dan kewajiban meminimkan peranan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik, maka pemerintah ke depan berada dalam kemasan ekonomi kerakyatan namun berisi ekonomi liberal.
 
"Konteksnya memang ekonomi kerakyatan, tapi jangan tanya isi dan konsistennya dengan gagas emiokrasi ekonomi menurut konstitusi," ujar Ichsanuddin.

(dnl/lih)