RI Jauh dari Neoliberalisme

Jakarta - Dari berbagai sudut pandang, sulit mengatakan Indonesia menganut paham neoliberalisme. Peran negara masih sangat besar, sementara investasi asing masih dibatasi.

Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Chatib Basri dan Raden Pardede dalam acara 'Boedionomics: Antara Neolib dan Ekonomi Kerakyatan' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/5/2009).

Chatib Basri mengatakan tudingan neoliberal yang ditujukan kepada Boediono tidak beralasan, karena dalam setiap kebijakan ekonominya tidak tercermin sikap neoliberal.
 
"Neolib itu intinya adalah memberi peran yang besar kepada pasar, seperti subsidi dihapus atau investasi dibebaskan. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia tidak seperti itu," tuturnya
 
Dipaparkan Chatib, jika dilihat dari penetrasi impor, rasio impor Indonesia lebih kecil dan ini bertolak belakang dengan ekonomi neoliberal.
 
"Rasio impor kita hanya 29% dari PDB, sedangkan Filipina 35% , Thailand 74%, dan Malaysia 80%. Jadi Indonesia adalah negara dengan rasio impor terkecil, jadi Indonesia termasuk yang tertutup," katanya.
 
Kemudian dari sisi FDI (Foreign Direct Investment), dikatakan Chatib, FDI Indonesia adalah yang terkecil dibandingkan negara-negara tetangga. "Kalau investasi asing kita besar, maka asing tidak akan mengeluh soal iklim investasi kita yang buruk," ujarnya.
 
Lalu dari sisi subsidi, anggaran subsidi Indonesia menurut Chatib besar yaitu 25% dari APBN atau 2,3% dari PDB.

"Lebih besar dari anggaran pembayaran bunga utang yang sebesar 13% dari APBN atau 1,3% dari PDB, kemudian porsi terbesar adalah anggaran pendidikan," paparnya.
 
"Jadi peran negara dominan, subsidi BBM dihapus tapi dialihkan dalam bentuk subsidi dialihkan ke subsidi beras atau BLT," tambahnya.
 
Sebelumnya Pengamat Ekonomi Revrisond Bawsir mengatakan, pemerintah saat ini 'anti subsidi' karena berkurangnya porsi anggaran subsidi di APBN yang mencerminkan kebijakan politik pemerintah yang tidak pro kepada rakyat.
 
"Saat saya ikut membahas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009, sudah kelihatan bahwa rezim saat ini adalah rezim anti subsidi," katanya.
 
Dia mengatakan pada 2004 jumlah subsidi adalah sebesar 6,3% dari PDB, namun sampai 2009 jumlah subsidi ini terus dikurangi menjadi hanya tersisa 0,3% dari PDB.
 
"Ini bukanlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tapi Rencana Kejahatan Jangka Menengah Nasional," tandasnya.
 
Menurutnya dari 3 Capres yang bertarung dalam Pemilu 2009 ini, semuanya mengusung kebijakan neoliberalisme ekonomi, sehingga sulit mengubah paham ini menuju ekonomi kerakyatan.

(dnl/qom)