Demikian hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (26/5/2009).
"Industri kawasan itu mau dilepas semua saham pemerintahnya. Dulu kita pegang karena masih kita butuhkan, sekarang kan swasta sudah banyak yang jauh lebih maju," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan lain dilepasnya seluruh industri kawasan oleh pemerintah, antara lain kontribusinya kepada negara yang sudah tidak terlalu signifikan.
"Kinerjanya masih oke, tapi sumbangan dividennya tidak besar. Hanya sekitar Rp 1 miliar tiap tahun. Mungkin bisa lebih efisien kalau diurus swasta," imbuhnya.
Ia mengatakan, kepemilikan saham pemerintah tersebut akan dilakukan dengan cara lelang. Dengan begitu, perusahaan yang tertarik untuk membeli bisa ikut ambil bagian dalam lelang tersebut.
"Nanti kita lelang, nanti siapa saja yang mau kan bisa masuk. Kalau memang Pemda (Pemerintah Daerah) berminat boleh beli," ujarnya.
Sebelumnya, Pemda DKI Jakarta juga sudah menyatakan minatnya dengan cara menambah kepemilikan saham di Kawasan Berikat Nusantara.
Rencana pelepasan saham ini akan dibawa ke rapat DPR untuk diminta persetujuan terlebih dahulu.
(ang/lih)










































