.webp)
Hal ini disampaikan Dirjen Migas Evita H Legowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, di Gedung DPR, jakarta, Rabu (27/5/2009)
"Tahun 2010 usulan untuk BBN kami usulkan sementara ini Rp 2.000 per liter. Ini bukan harga mati tapi perkiraan karena harganya tergantung pada pasar nabati," ujar Evita.
Evita menjelaskan, untuk volume kuota biodiesel sesuai mandatori BBN yaitu sebesar 5 persen dari asumsi kuota BBM bersubsidi dalam asumsi RAPBN 2010 yaitu 562.534 KL per tahun sehingga tambahan subsidinya sekitar Rp 1,125 triliun untuk biodiesel.
"Sementara itu volume bioethanol untuk 2010 yaitu sekitar 214.541 KL. Dengan begitu tambahan subsidi Rp 492,082 miliar," kata Evita.
Adapun realisasi subsidi untuk biodiesel dari Januari hingga April 2009, lanjut Evita, mencapai Rp 99,368 M dengan volume yang sudah disalurkan sebesar 988.629 KL.
"Sedangkan untuk bioethanol total subsidi hingga April 2009 sekitar Rp 1,5 miliar dengan volume sebesar 33.224 KL," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Evita juga mengakui berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak sekali biodiesel yang berhenti berproduksi.
"Dari komunikasi kami dengan produsen, ini terjadi karena masalah harga. Sebab kalau harganya disamakan dengan harga BBM fosil maka mereka rugi," jelas Evita.
Untuk itu, Evita menjelaskan pihaknya akan menetapkan harga patokan untuk BBN. "Seperti juga ICP, akan ada harga patokan bahan bakar nabati dan kami juga akan membentuk tim harga BBN," uajrnya
Namun, tutur Evita, hal tersebut masih belum bisa direalisasikan karena pihaknya masih menunggu revisi Perpres Nomor 71 tahun 2005 mengenai penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu. "Begitu revisi Perpes selesai, maka akan ada tim harga BBN, tim pengawasan pemanfaatan BBN dan formulasi harga BBN akan ditetapkan," jelasnya.
Untuk mendorong perkembangan industri BBN, Evita menegaskan pihaknya terus menyosialisasi implementasi PP 62 tahun 2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu.
"PP 62 dinilai bisa membantu pabrik-pabrik biofuel. Namun masalahnya banyak pabrik yang dibangun sebelum tahun 2007. Tapi kami harapkan pabrik itu juga bisa mendapatkan fasilitas dalam PP tersebut."
Evita menambahkan pihaknya juga mengusulkan pengurangan PPBKB khusus kendaraan berbahan baku BBN. "Pemberian alokasi subsidi BBN dan juga pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk BBN industri merupakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong perkembangan industri ini," paparnya.
(epi/lih)
