Proyek Gas Kota Diusulkan Dapat Subsidi

Jakarta - Pengembangan proyek gas kota selama ini terkendala mahalnya investasi sehingga berpengaruh pada biaya instalasi bagi masyarakat dan tingkat keekonomian bagi investor. Untuk itu pemerintah diminta untuk mensubsidi proyek pembangunan infrastruktur gas kota.

Demikian disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam  seminar Peluang dan Tantangan Bisnis Gas Kota, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (28/5/2009).
 
Tubagus mencontohkan, untuk 1.000 pelanggan rumah tangga dibutuhkan investasi sebesar Rp 4,83 miliar atau sama dengan Rp 4,83 juta per rumah tangga. Biaya ini terbilang cukup mahal terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.
 
Sementara di sisi lain, harga gas bumi untuk rumah tangga yang berlaku saat ini masih di bawah harga keekonomian sehingga tidak menarik bagi pelaku usaha. Maka untuk membuat proyek ini menarik, perlu ada kebijakan subsidi gas bumi bagi para pelaku usaha sehingga dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan keekonomiannya. Dengan begitu, masyarakat pun tetap bisa memperoleh gas bumi dengan harga terjangkau.
 
"Apabila adanya kebijakan subsidi gas bumi, memungkinan adanya harga gas bumi di dalam negeri yang lebih menarik ditinjau dari sisi produsen gas bumi sehingga dapat merubah orientasi produsen gas bumi dari orientasi ekspor ke domestik," jelasnya.
 
Tubagus menjelaskan dengan harga rata-rata gas bumi untuk rumah tangga pada 1 Februari 2009 adalah sebesar US$ 6,6 per mmbtu, sementara harga minyak tanah di pasaran dunia Rp 5.500 per liter atau setara dengan US$ 12,2 per mmbtu. 

"Sedangkan harga minyak tanah yang ditetapkan pemerintah masih dalam kisaran Rp 2.500 per liter. Penggunaan gas bumi bisa kurangi  subsidi yang dikeluarkan pemerintah," jelasnya.
 
Tubagus memperkirakan untuk program gas kota secara nasional diperlukan 707 mmscfd gas, yang terdiri dari 380 mmscfd untuk kebutuhan di pulau Jawa dan Madura sisanya untuk kebutuhan di luar kedua pulau tersebut.

"Saat ini pemakaian gas bumi sebagai bahan bakar rumah tangga baru mencapai 2 mmscfd," katanya.
 
Senada dengan Tubagus, Wakil kepala BP Migas Abdul Muin menyatakan masalah utama pengembangan gas kota tersebut bukan pasokan gasnya. Namun masalah utama penyiapan infrastruktur dan pendanaan secara mandiri.

"Jarak antara sumber pasokan gas dengan jaringan gas kota. Mengingat volume alir relatif rendah maka jarak dapat menjadi kendala dalam keekonomian proyek," ujarnya.
 
Abdul menegaskan pihaknya telah meminta kepada KKKS yang berada di daerah yang akan dikembangkan menjadi gas kota agar dalam perencanaannya diutamakan untuk kepentingan domestik secara jangka panjang.

"Sebab pada saat pasokan terputus maka akan terjadi masalah," tandasnya.

(epi/lih)