.webp)
Demikian hal itu dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di sela Morning Coffee di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (28/5/2009).
"Jadi nanti kalau sudah ada holding, BUMN setor ke holding lalu holding ke pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, walau dinilai lebih efisien, langkah tersebut dinilai cukup rawan juga karena pergerakan uangnya lebih panjang sebelum masuk ke pemerintah.
"Makanya kita perlu tempatkan orang yang keras, supaya benar-benar bisa mengontrol," ucapnya.
Namun menurutnya, rencana tersebut juga masih terkendala dengan jumlah sumber daya profesional yang masih sangat minim di Indonesia.
Sementara itu, mengenai pembentukan holdingnya sendiri, ia mengatakan tahun ini yang paling memungkinkan adalah holding BUMN sektor industri pupuk.
Selama ini, PT Pupuk Sriwidjaja sudah menjadi induk beberapa BUMN pupuk lainnya, namun dia belum berfungsi sebagai holding keseluruhan.
"Masih perlu ada PP (peraturan pemerintah) yang mengatur. Tugasnya sebagai produsen (pupuk) tetap jalan, tapi dia juga nanti harus sharing fasilitas dengan anak-anak usahanya," ujarnya.
Selain itu, Holding BUMN juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk mencari pinjaman jika dibutuhkan oleh anak usahanya yang tidak bankable.
(ang/lih)
