Sri Mulyani: Ketiga Capres Bukan Neolib

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dekat dengan ketiga capres yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri. Atas dasar kedekatannya itu, Sri Mulyani bisa memastikan ketiga capres itu tak ada yang menganut paham neoliberalisme.

Sri Mulyani menjelaskan, dirinya dekat dengan ketiga capres itu karena memang pernah berhubungan dengan mereka. Sri Mulyani merupakan Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan era pemerintahan SBY-JK.

Sri Mulyani juga dekat dengan Megawati karena putri mantan presiden Soekarno itu pernah mengirimnya untuk menjadi Direktur IMF.

"Dari segala subsidi yang kita berikan, Indonesia tidak mungkin neoliberal. Jadi atas nama pemerintah karena Presiden dan Wakil Presidennya jadi capres dan juga dulu Megawati yang kirim saya ke IMF, jadi saya ngomong atas ketiga-tiganya deh," ungkapnya dengan nada tinggi.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi permintaan dari anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian agar dirinya menjelaskan soal neoliberalisme dalam rapat kerja di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2009).

Sri Mulyani pun menjelaskan berbagai alasan kenapa Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara neoliberalisme. Baginya, kebijakan ekonomi Indonesia yang banyak mengalokasikan dana untuk subsidi, bantuan rakyat miskin dan bantuan sosial lainnya sama sekali bukan ciri neoliberalisme.

"Kalau disebut neoliberal itu bebas, kalau dibilang kerakyatan itu berarti prorakyat. Tapi kan selama ini pemerintah memberikan proteksi ke masyarakat, pengusaha dan juga subsidi apakah itu raskin seperti BLT. Dan itu pasti tidak tidak liberal
dan pemerintah juga berikan bantuan itu kepada rakyat," katanya.

Sri Mulyani membeberkan siapa saja yang selama ini menikmati bantuan tersebut.

"Rakyatnya itu siapa? Dari yang kecil melalui BLT dan raskin, untuk generasi muda yang sekolah dan juga Jamkesmas. Lalu juga bantuan sektor agro dan pertambangan yang disupport, meski tidak langsung tapi dalam pembangunan fasilitas infrastruktur. Jadi tidak mungkin liberal," katanya.

(lih/qom)