Faisal Basri : Privatisasi Tidak Berarti Neoliberal

Jakarta - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai privatisasi yang disebut-sebut sering dilakukan Boediono semasa menjabat Menkeu, bukan merupakan praktek neoliberalisme.

"Privatisasi tidak berarti neoliberal, misalnya negara menjual hotel bukan neolib, kalau yang dijual hotel mosok dibilang neolib, pemancingan ikan dijual masa dibilang neolib, masa negara ngurusin ikan," tutur Faisal.

Hal ini disampaikan Faisal dalam dialog kenegaraan bertajuk "Neoliberalisme Vs Kerakyatan" di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2009).

Menurut Faisal, perdebatan panjang mengenai neoliberal tidak lagi relevan. Menurutnya ekonomi kerakyatan tidak dapat dibandingkan dengan neoliberal.

"Itu kan kesannya neolib diversuskan dengan ekonomi kerakyatan, ga bener namanya itu, bolak balik gitu lagi, jadi tidak mutu," tutur Faisal.

Faisal kemudian menjelaskan duduk perkara sistem ekonomi yang belakangan menjadi isu politik ini. Menurutnya neoliberal dan komunis adalah paham ekonomi namun kerakyatan adalah penerapan sistem ekonomi bukan paham ekonomi.

"Neolib itu lawannya komunisme, ekonomi kerakyatan adalah bukan ideologi, itu adalah mekanisme ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya," tutur Faisal.

Menurut Faisal masih banyak hal-hal yang harus ditangani bangsa Indonesia selain mempeributkan isu neoliberalisme. Rakyat miskin menanti lapangan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

"Menjelaskan tantangan bangsa kedepan dan menjawabnya jauh lebih penting, daripada kita capek-capek berbicara neolib, mau apa-apa kok neolib," tutur Faisal.

Faisal kemudian membeberkan beberapa permasalahan yang menurutnya memprihatinkan. Faisal berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk mengatasinya.

"Ekonomi kita tercabik-cabik dengan mekanisme pasar, anda liburan keluar negeri lebih mahal dari ke dalam negeri, sumatera produsen batubara tetapi kok listriknya padam terus," tutur Faisal.

Apa harapannya tentang kemajuan perekonomian Indonesia kedepan? "Kita harus berada ditengah-tengah antara pasar dengan negara, kalau sedikit ada unsur pasar bukan berarti neolib," tegasnya.



(van/qom)