Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo mengatakan pengunaan marjin ini penting dalam perusahaan agar PLN bisa dipercaya di mata lender.
"Jika marjin 3 persen tersebut tidak terpenuhi, maka bisa jadi pinjaman PLN technically default," ujar Dewo usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/6/2009) malam.
Marjin tersebut juga akan digunakan untuk menyelesaikan masalah operasional harian PLN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, dalam raker dengan Komisi VII DPR Selasa malam telah disepakati asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2009.
Adapun besaran subsidi listrik yang disetujui Komisi VII DPR yaitu sebesar Rp 44,38 triliun sampai Rp 52,44 triliun. Dengan menggunakan asumsi yang digunakan untuk perhitungan subsidi tersebut yaitu nilai ICP USD 50-70/barel dan asumsi kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp 10.200, pertumbuhan ekonomi 5 persen, pertumbuhan penjualan tenaga listrik sebesar 6 persen, volume penjualan tenaga listrik 144,52 TWh, susut jaringan 9,95 persen, dan marjin usaha 3 persen.
Untuk tahun ini, PLN telah mengajukan marjin usaha sebesar 1% dengan alokasi subsidi Rp 42,46 triliun.
Sebelumnya, BUMN listrik ini mengeluhkan karena merasa diperlakukan tidak adil. Sebagai pengemban misi subsidi listrik seharusnya PLN mendapatkan marjin atas subsidi yg dikelolanya dan selama ini marjin yang dikelola PLN masih nol persen.
"Gini saja Pertamina dapat, PT KAI dapat, masa PLN tidak dapat," kata Wakil Direktur PLN, Rudiantara beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menjelaskan jika PLN mendapatkan marjin maka maka Consolidate Interest Coverage Rasio (CICR) PLN di atas dua. "Dengan begitu kami bisa menerbitkan obligasi," jelasnya.
Fahmi juga belum mengetahui berapa marjin yang diperlukan PLN untuk memelihara CICR PLN di atas dua persen. "Berapa marjin yang harus dimiliki PLN agar CICRnya berada di atas dua, terus terang saya belum ada angkanya," katanya.
Jika CICR-nya tidak di atas dua, Fahmi menyatakan para obligor tidak mau membeli obligasi yang diterbitkan PLN. "Kalau tidak sampai, ya si obligor tidak mau kasih," ungkap Fahmi.
(epi/ir)










































