Waspadai Agenda Neolib Pertemuan Cairns Group di Bali

Jakarta - Negara-negara maju yang tergabung dalam Cairns Group akan melakukan pertemuan ke-33 di Bali mulai 7-9 Juni 2009 di Bali. Pertemuan ini harus diwaspadai mengingat Cairns Group memiliki agenda yang terselubung dibandingkan agenda kelompok G33.

"Kita mesti hati-hati dengan agenda terselubung dari pertemuan itu. Apabila tidak waspada justru akan merugikan petani kecil kita," tegas Ketua, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sutrisno Iwantono dalam rilisnya, Senin (8/6/2009).

Ia menjelaskan, Cairns Group adalah kelompok Negara  pengekspor komoditi pertanian beranggotakan 19 negara yang dimotori oleh Australia, Selandia Baru dan Canada, kelompok ini sangat berpengaruh dalam memberikan tekanan pada perundingan WTO.

"Kepentingan utama dari kelompok ini adalah memasarkan hasil produksi pertanian mereka, karena itu mereka selalu memaksa Negara lain untuk membuka akses pasar," tegasnya.

Di Asean Indonesia dan Philliphina menjadi anggota. Namun menurut Sutrisno, kepentingan Indonesia saat ini sebenarnya belum nyata mengingat Indonesia belum banyak mengekspor komoditi pertanian, kecuali kelapa sawit hasil produksi pengusaha besar, yang juga tidak terlalu masalah di pasar Negara maju, karena mereka memang memerlukan komoditi ini.

"Justru menjadi berbahaya kalau Indoneisa terbawa irama kelompaok Cairns dan kemudian membuka pasar kita lebar-lebar untuk komoditi pertanian. Kalau ini terjadi sungguh yang dirugikan adalah petani kecil kita," urainya.

Ia mengungkapkan, Filipina saat ini sebenarnya juga sangat gerah menjadi anggota Cairns Group. Pemerintah Filipina memang jadi anggota tapi organisasi petani sering bersikap berlawanan dan kritis terhadap keberadaan Cairns Group.

Sutrisno menjelaskan, Indonesia adalah anggota kelompok G33 yang juga beranggotakan negara sedang berkembang. Kelompok G33 kini sedang berusaha keras mempertahankan pasar dalam negeri mereka agar tidak diobrak-obrik oleh sistem perdagangan bebas yang dibungkus dalam bentuk perundingan WTO. Seharusnya Indonesia lebih memantabkan perjuangannya di G33, apalagi Indonesia adalah ketuanya.

Ditambahkannya, dalam kelompok G 33 thema perjuangan sangat jelas yaitu melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor melalui skema Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM).

"Dengan mekanisme ini sebenarnya kita nantinya dapat pelindungi petani kita dengan skema produk khusus yang karena itu secara domestik boleh dilindungi . Juga memungkinkan perlindungan tariff secara cepat bila suatu saat secara tiba-tiba dibanjiri oleh produk impor. Dal hal itu dimungkinkan sebagaimana mandate dari Doha sepanjang perlindungan itu dalam kerangka ketahanan pangan, kemiskinan, dan pembangunan pedesaan," urainya.

Faktanya hingga saat ini pembicaraan yang lebih rinci untuk merumuskan skema  itu tidak dapat dilaksanakan karena tentangan dari Negara maju, terutama Amerika Serikat.

"Yang jika kita pahami lebih dalam, tujuan Negara maju itu adalah untuk memasarkan komoditi mereka, bahwa kemudian akibatnya membunuh petani di Negara berkembang, itu soal yang tidak terlalu penting," kata Sutrisno.

Ia menegaskan, agenda perjuangan kelompok G33 jelas berbeda bahkan berlawanan dengan agenda Cairns Group, yang satu ingin membuka akses pasar, yang lain ingin melindungi petaninya.

"Bagi Indonesia seharusnya prioritas adalah melindungi para petani, bukan berbuka-bukaan pasar. Karena itu sekali lagi kita mesti hati-hati tidak masuk perangkap Cairns Group yang bisa fatal buat petani kecil," tambahnya.

Sutrisno menilai, saat kampanye Pilpres ini isu Neolib lagi gencar, sementara jiwa WTO tidak dapat dipisahkan dari praktek ekonomi yang sangat bernuansa neolib yang menjunjung tinggi ideologi perdagangan bebas dan pasar yang terbuka.  

"Ini saatnya bagi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk  memperjuangkan ekonomi kerakyatan sekligus membuktikan diri tidak menjadi agen neolib yang sering kita dengar dalam berbagai diskusi," katanya.

Ekonomi kerakyatan itu intinya sederhana yaitu tata ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil yang hidupnya sulit, termasuk dalam kaitan ini adalah para petani kecil yang diancam oleh membanjirnya produk impor. 

Oleh sebab itu, lanjut Sutrisno, Indonesia yang dimotori Menteri Perdagangan harus bisa untuk meyakinkan dan membujuk Negara-negara lain anggota Cairn Group yang saat ini kumpul di Bali, bahwa memang benar Indonesia memerlukan skema "SP dan SSM".

"Oleh karena itu seharusnya anggota Cairn Group bersedia mendukung posisi Indonesia baik sebagai single Negara maupun sebagai ketua G33 dalam perundingan WTO," pungkas Sutrisno.
(qom/qom)