.webp)
Ada tiga visi dan misi yang menjadi penekanannya. Pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan dan transportasi kereta api.
"Ini (infrastruktur) menjadi prioritas tinggi, karena menjadi landasan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur kita ketinggalan. Kereta api sangat penting di Jawa karena menjangkau rakyat kecil, dan ini paling efisien," tutur Boediono dalam pertemuan dengan Editors Club di Gedung Penta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (8/6/2009).
Prioritas kedua adalah soft infrastructure, yang betuknya adalah perbaikan pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat, pengusaha, dan investor.
"Ini belum ada yang pegang, belum dibentuk institusi yang fokus pada masalah ini. Karena iklim usaha dan investasi perlu jadi fokus," ujarnya.
Prioritas ketiga adalah intervensi pemerintah. "Intervensi pemerintah perlu. Intervensi untuk langsung membantu mereka yang tidak bisa bermain di pasar bebas seperti rakyat miskin," ujarnya .
Dalam intervensi pemerintah, Boediono juga akan mengkaji kembali bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai. "Kita pikirkan mengubah BLT yang dikaitkan dengan kebutuhan rumah tangga," imbuhnya.
Menjawab persoalan cap neoliberalisme yang ditujukan kepada dirinya, Boediono membantah kebijakan yang dikeluarkannya berdasarkan paham tersebut.
"Neolib ini dari negara asing, di AS saja yang neolib itu ekstrem kanan Republik dan minoritas. Jadi tidak mungkin Indonesia seperti itu. Kalau saya dicap seperti itu tidak pas. Ekonomi kita sudah baik dan in the right direction," katanya.
Penyerapan Anggaran
Mengenai masalah lambatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah yang selama ini menjadi masalah klasik, Boediono berjanji akan menyelesaikan dan memperbaiki hal ini.
"Masalah disburshment (penyerapan) anggaran sudah lama, tidak bisa 1-2 tahun diselesaikan, harus ada mekanisme yang kita atasi," ujarnya.
Dikatakannya, ada beberapa penyebab penyerapan anggaran sangat lambat terjadi. "Pertama ada siklus seasonal, di awal tahun penyerapan lambat karena sistem tender, yang sebabkan agak mundur. Kita lihat bagaimana memperbaiki proses ini, apakah aturan tender kita buat fleksibel," tuturnya.
Lalu kedua adalah masalah proyek-proyek multiyears, karena sistem anggaran di Indonesia tiap tahun dipotong, ini membuat masalah discontinuitas terjadi.
"Terakhir, ada keengganan orang jadi Pimpro (Pimpinan Proyek), karena masalah hukum, dulu orang rebutan, sekarang enggan. Ini akan kita selesaikan dengan bekerja sama bersama pihak berwenang seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh Pimpro," pungkasnya.
(dnl/qom)
