Kini Pertamina dan Lirik Petroleum tengah melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Itu sudah putus, Pertamina kalah dalam abitrase. Pertamina harus membayar sebesar US$ 34.495.428 kepada penggugat yaitu Lirik Petroleum," ujar Manager PR Pertamina E&P M Harun saat berbincang dengan detikFinance, Jumat (12/6/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dari 4 lapangan yang diajukan Lirik Petroleum itu, hanya 1 lapangan yang diloloskan Pertamina untuk dikomersialkan, sementara 3 lapangan lainnya ditolak.
Sebelum adanya UU Migas, Pertamina memang berposisi sebagai regulator yang mewakili pemerintah. Karena waktu itu belum ada BP Migas, maka
Pertamina punya hak sebagai penguasa pertambangan.
Saat itu Pertamina lah yang berhak memutuskan apakah suatu lapangan layak dikomersialisasikan atau tidak.
"Kalau dikomersialisasikan kan cost recoverynya bisa diganti negara. Dari pengajuan itu kita terima satu saja, karena lapangan Lirik, karena tiga lapangan yang lain tidak layak dikomersialisasikan. Karena kalau kita kasih komersialisasikan tapi tidak layak itu merugikan negara. Nah itu yang dia tuntut di abitrase," ungkap Harun.
Harun mengaku tidak puas dengan keputusan ini. Pasalnya dalam mengambil keputusan tersebut para arbiter menggunakan aturan yang sudah berlaku saat ini dimana saat ini sudah ada BP migas dan Pertamina tidak menjadi wakil negara.
"Harusnya mereka (arbiter) melihat posisi pertamina waktu sebelum ada UU Migas," katanya.Harun juga merasa heran karena Lirik Petroleum baru mengajukan gugatan baru-baru ini, dimana aturan Migas Nasional sudah berubah.
"Kita menganggap hal ini aneh karena mereka baru menuntutnya sekarang. Mungkin ini trik mereka," ungkap Harun.
Harun menjelaskan saat ini ini putusan abitrase sudah didaftarkan di PN Jakarta Pusat dan proses mediasi sedang berlangsung. Melalui mediasi tersebut, Harun berharap Pertamina bisa memperoleh keadilan.
"Kita meminta pengadilan menjadi mediator dalam proses mediasi yang dilakukan Pertamina dan Lirik Petroleum. Kami minta fair dalam perhitungannya karena saat itu kita masih menjadi wakil negara," jelasnya.
Pertamina sendiri, lanjut Harun, masih belum memastikan kapan akan membayar apa yang diputuskan abitrase. "Mereka minta kami membayar cepat, tapi kami tidak mau. Kami masih mencari keadilan," tandas harun.
(lih/qom)
