.webp)
Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, dua pejabat tersebut menyatakan mundur karena merasa tidak pernah mendaftar sebagai tim sukses tapi namanya muncul dalam daftar milik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Yang mengundurkan diri secara lisan baru dua orang dari sekian banyak nama yang kita sampaikan ke Bawaslu," ujarnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (12/6/2009).
Namun sayang, ia menolak untuk menyebutkan nama dari pejabat BUMN tersebut. Ia hanya membocorkan jabatannya, yaitu komisaris.
Pihaknya sudah memberikan nama seluruh jajaran komisaris dan direksi dari 140 BUMN yang ada saat ini. Nama tersebut akan dicocokan dengan daftar nama yang tergabung dalam tim sukses oleh Bawaslu.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pencocokan antara nama pejabat BUMN yang diberikan Kementerian Negara BUMN dengan daftar nama tim sukses pilpres 2009.
"Kita akan segera cocokan, mungkin selasa pekan depan sudah bisa keluar," ujarnya.
Pertemuan antara Kementerian Negara BUMN dengan Bawaslu juga menghasilkan kesepakatan bahwa komisaris termasuk ke dalam kategori pejabat BUMN walaupun fungsinya hanya sebagai pengawas.
"Selain itu sudah ada kesepakatan antara KPK dengan kementerian negara, bahwa komisaris, direksi dan pejabat satu tingkat di bawah direksi itu adalah pejabat BUMN yang wajib melaporkan harta kekayaan negara. Patokannya itu yang akan kita pakai untuk mengecek nama-nama itu dalam tim sukses," katanya.
(ang/dnl)
