4 Fokus Pengurangan Kemiskinan di 2010

4 Fokus Pengurangan Kemiskinan di 2010

- detikFinance
Selasa, 16 Jun 2009 17:27 WIB
4 Fokus Pengurangan Kemiskinan di 2010
Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan 4 fokus pengurangan kemiskinan di tahun 2010. Salah satunya adalah membuka akses pelayanan seluas-luasnya bagi masyarakat miskin.

Keempat fokus tersebut disampaikan oleh Menneg PPN dan Kepala Bappenas, Paskah Suzeta dalam paparan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 pada Rapat Kerja dengan PAH IV DPD RI, Jakarta, Selasa (16/6/2009).

Keempat fokus pengurangan kemiskinan itu adalah:
  • Pertama, Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
  • Kedua, Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat.
  • Ketiga, Peningkatan Efektifitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
  • Keempat, Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan.

Dalam RKP tahun 2010 tersebut, Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 5 persen dengan salah satu prioritas pembangunan adalah Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada forum yang sama, Menkeu Sri Mulyani memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Transfer ke Daerah Tahun 2010.

Dalam paparan tersebut Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2010 pada range 5-6 persen. Dengan asumsi harga minyak US $ 50-70 per barel, Inflasi YoY 4-6 persen dan nilai tukar Rp 9500-10000 per dolar AS.

Sri Mulyani memaparkan pertumbuhan ekonomi saat ini melorot dari 6,40 persen (kuartal IV 2008) menjadi 4,37 persen (kuartal I 2009).

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi dikontrtibusikan oleh pertumbuhan sektor Transportasi dan Komunikasi (16,68 persen), Listrik, Air dan Gas (11,2 persen), Konstruksi (6,33 persen) dan pertanian (4,79 persen).

Adapun sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang melambat adalah sektor Perdagangan (0,57 persen) dan Industri Pengolahan (1,62 persen).

Pemaparan tersebut mendapat banyak tanggapan dari anggota DPD. Anggota DPD banyak menyoroti suku bunga kredit, perimbangan keuangan daerah, reformasi birokrasi, pembangunan pertanian dan lingkungan hidup.




(qom/qom)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads