Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta ketika ditemui di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu malam (16/6/2009).
"BLT bisa saja dilakukan kembali kalau situasi terdesak seperti misalkan ada kenaikan harga BBM akibat harga minyak dunia naik. Ini bisa dikompensasi dengan BLT," ujarnya.
Selain itu, situasi lain yang bisa menyebabkan pemerintah kembali menerapkan program ini adalah jika laju inflasi meningkat sangat tajam. "Misalkan inflasi ternyata mencapai double digit, itu bisa juga menjadi pemicu," jelas Paskah.
Memang pemerintah di 2010 tidak mencadangkan anggaran untuk BLT lagi. "Namun kebijakan BLT bisa secara ad hoc, tidak perlu direncanakan, apabila kondisi daya beli masyarakat menurun drastis," ucap Paskah.
Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani sebelumnya mengatakan dihapusnya BLT ini menjadi salah satu faktor yang membuat konsumsi rumah tangga di 2010 menjadi lebih rendah pertumbuhannya yaitu 4,2% dari 5,4% di 2009.
Konsumsi rumah tangga 2010 lebih rendah dari 2009 karena:
- Ekspansi fiskal 2010 lebih rendah
- Belanja Pemilu sudah tidak ada
- BLT tidak ada
- Kenaikan gaji PNS lebih rendah dibanding 2009 karena tingkat inflasi 2009
Selain itu pertumbuhan konsumsi pemerintah di 2010 juga akan lebih rendah dibanding 2009 dari 14,7% menjadi 6% dengan alasan:
- Kenaikan Bansos (Bantuan Sosial) tidak signifikan
- Kenaikan belanja pegawai dan barang tidak setinggi tahun 2009










































