Proyek Senoro Dikaji Ulang

Jakarta - BP Migas akan mengevaluasi ulang semua hal yang berkaitan dengan proyek Senoro Donggi pasca dikeluarkannya keputusan Wakil Presiden mengenai alokasi seluruh gas Senoro untuk pasar domestik.

Hal ini disampaikan Kepala BP Migas R Priyono dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Kamis (18/6/2009).

"Kita mau evaluasi dulu semua aspek tentang DS sehubungan dengan keputusan Wapres," kata Priyono.

Saat ditanya apa BP Migas tetap akan keluarkan SAA setelah keluarnya keputusan JK, Priyono menyatakan yang diperlukan saat ini kepastian soal proyek ini jadi atau tidak.

"Pertanyaannya, apakah dengan dikeluarkannya SAA kemudian kebijakan bisa jadi ekspor? Jadi yang harus diselesaikan kepastian proyek ini jadi apa tidak?" jelasnya.
 
Sementara Medco Energy yang merupakan salah satu pemegang saham dalam proyek itu merasa sudah mengajukan usulan terbaik, yaitu dengan mengekspor sebagian gas.
 
Demikian disampaikan Direktur Proyek PT Medco Energy Internasional, Lukman Mahfoedz dalam pesan singkatnya kepada detikFinance.

"Saya berpendapat bahwa permasalahan ini hendaknya dilihat secara jernih oleh semua pihak.  Opsi yang kita usulkan adalah opsi yang terbaik untuk komersialisasi dari lapangan marginal  di Sulawesi Tengah yang sudah  28 tahun," katanya.

Menurut Lukman, tidak mudah mengembangkan proyek gas Senoro secara ekonomis dengan cadangan gas yang hanya 15% dari cadangan Tangguh dan tanpa jaminan pemerintah. Selama ini, rencana pengembangan yang sudah dibuat pun murni dengan investasi swasta.

"Ukuran reservenya hanya sekitar 15%-nya Tangguh. Kita usulkan untuk mengembangkannya, dengan murni investasi swasta tanpa membebani negara, tanpa cost recovery di downstream-nya," katanya.

Lukman menambahkan, skema pengembangan bisnis Senoro ini sebenarnya sudah disetujui pemerintah pada 2007 berdasarkan business to business approach.  Dalam skeman itu, negara direncanakan mendapatkan penerimaan sekitar US$ 6,4 miliar pada harga minyak US$ 70 per barel untuk kontrak selama 15 tahun.

"Di mana sebagian (penerimaan) untuk pemgembangan daerah. Untuk mencari pendanaan bagi sutau investasi tidaklah mudah saat ini apalagi sebesar US$ 3,4 miliar dan tanpa jaminan pemerintah," katanya.
(lih/dnl)