Uni Eropa Tidak Tolak CPO Indonesia

Uni Eropa Tidak Tolak CPO Indonesia

- detikFinance
Jumat, 19 Jun 2009 09:21 WIB
Uni Eropa Tidak Tolak CPO Indonesia
Jakarta - Ekspor CPO Indonesia tetap menikmati akses penuh dan tanpa hambatan ke pasar Uni Eropa, tanpa melihat bagaimana CPO tersebut diproduksi.

Demikian pernyataan dari Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Julian Wilson kepada detikFinance , Jumat (19/6/2009).

"Ekspor CPO dari Indonesia akan tetap masuk ke Uni Eropa dengan tarif yang sama seperti sebelumnya," jelasnya.

Julian mengatakan produsen CPO dari Indonesia tidak akan dikenakan tarif yang lebih tinggi terlepas dari bagaimana minyak kelapa sawit tersebut diproduksi dan diproses.

"Dengan demikian, perihal Uni Eropa dapat menolak masuk ekspor CPO ke Uni Eropa tidak benar," ujarnya.

Julian menambahkan Uni Eropa justru merencanakan untuk memberikan insentif tambahan dan membantu pengekspor asal Indonesia yang memperoduksi dan memproses minyak sawit secara ramah lingkungan.

"Yang menjadi dasar pemikiran ini adalah Uni Eropa berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan bio fuel di kawasan Uni Eropa, dan salah satunya adalah minyak kelapa sawit," paparnya.

Insentif tambahan tersebut diberikan hanya kepada pengekspor Indonesia yang memproduksi dan memproses secara ramah lingkungan karena maksud dari kebijakan ini adalah sebagai upaya peduli terhadap lingkungan.

"Dalam hukum lingkungan tentunya tidak tepat jika insentif tambahan tersebut hanya diberikan kepada produsen yang tidak ramah lingkungan," kata Julian.

Julian mengatakan insentif tambahan ini tidak akan merugikan pengekspor CPO yang tidak memproduksi secara ramah lingkungan.

"Semua pengekspor minyak kelapa sawit asal Indonesia akan menikmati tarif yang sama seperti yang diperolehnya selama ini, terlepas dari bagaimana minyak kelapa sawit tersebut diproduksi dan diproses," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan Uni Eropa kerap menuding Indonesia sebagai negara yang memproduksi CPO dengan mengorbankan lahan hutannya. Indonesia pun menyiapkan argumentasi untuk membantah tudingan itu di forum debat internasional.
(dnl/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads