.webp)
Hal ini disampaikan Pengamat Kelistrikan Fabby Tumiwa saat berbincang dengan detikFinance, Sabtu (20/6/2009).
"Pilpres itukan urusan politik, namun tugas pemerintah adalah memastikan agar biaya pemasangan yang dibebankan ke pelanggan tidak melebihi tingkat kewajaran," ujar Fabby.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Review ini dilakukan untuk melihat biaya pemasangan untuk masing-masing golongan pelanggan masih valid atau tidak," ungkapnya.
Menurut Fabby, hal ini perlu dilakukan mengingat biaya pemasangan yang ditetapkan sudah berlaku sejak beberapa tahun lalu sehingga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
"Jadi harus disesuaikan dengan angka inflasi, harga kabel atau alat-alat yang digunakan untuk pemasangan listrik yang juga berubah. Menurut saya, kalau ada penyesuaian itu wajar," paparnya.
Dengan adanya review ini, imbuh Fabby, diharapkan PLN tidak akan mengalami kerugian dan kenaikan subsidi listrik dapat dihindari.
"Supaya PLN tidak rugi, subsidi tidak naik, namun PLN juga tidak mencari untung besar karena sudah menjadi tugas PLN untuk memberikan pelayanan kepada konsumen listrik," tandasnya.
Seperti diketahui, PLN meminta kepada pemerintah untuk mereview BP Standar, namun pemerintah memastikan tidak akan merevisi BP Standar sampai masa pemilihan presiden berakhir.
"Iya betul (perlu direview), tapi harus kita lihat situasinya, kondisinya kan sekarang mau Pilpres. Nantilah, bukan saatnya bicara kenaikan-kenaikan," ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, J Purwono di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (17/6/2009).
Purwono berjanji pihaknya akan mengusahakan berbagai cara agar BP Standar tidak perlu naik. Salah satunya adalah menambah alokasi subsidi listrik untuk PLN.
"Kan masih ada cara lain seperti tambah subsidi. Jadi tidak usah dinaikan, kalau mau tambah subsidi, nanti kita bicarakan dengan DPR," tandasnya.
(epi/ang)
