Menkeu Akui Reformasi Birokrasi Sulit

Jakarta - Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengakui sulitnya membangun institusi publik yang kuat dan kompeten di Indonesia. Karena itu pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi untuk diterapkan di setiap kementerian/lembaga yang ada.

"Birokrasi hungga sekarang hanya dianggap sebagai sebuah masalah, bukan solusi. Birokrasi selalu dinilai menambah ekonomi biaya tinggi dan menimbulkan ketidakpastian. Ini yang akan kita ubah," tuturnya dalam acara 'Pencanangan Reformasi Jilid Dua Direktorat Jenderal Pajak' di Gedung Dhanapala, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (22/6/2009).

Sri Mulyani mengatakan Departemen Keuangan sebagai intitusi pertama yang melakukan reformasi birokrasi akan terus memperbaiki kinerja dan kepatuhannya.
 
"Compliance (kepatuhan) di Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak akan terus kita jalankan, kami tidak lelah-lelahnya melakukan reform. Kami terus melakukan reform secara internal," tandasnya.

Sementara mengenai reformasi jilid dua Ditjen Pajak, di tempat yang sama Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan reformasi ini merupakan kelanjutan dari reformasi pajak yang telah dilakukan sejak 2002.
 
"Dalam reformasi ini kita menunjuk konsultan, karena pada reformasi jilid dua ini kita sudah bisa memperbandingkan pelayanan pajak di negara-negara lain. Targetnya reformasi ini sampai 2013," pungkas Darmin.

(dnl/lih)