Pembahasan RUU KEK Masih Alot

Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sampai saat ini masih terus mengalami pembahasan alot. Salah satunya pembahasan pasal tentang kelembagaan di KEK soal pembentukan dewan nasional, dewan pengawasan dan dewan pengelolaan.

Selain itu, dari 331 daftar inventarisasi masalah (DIM) hanya sebanyak 260 DIM yang sudah dibahas oleh rapat kerja (raker) antara Komisi VI dengan Pemerintah.

"Jadi ini masih pembahasan di tingkat rapat kerja (raker) nantinya akan di teruskan ke panitia kerja (Panja)," kata anggota  Komisi VI Fraksi PAN Zulkifli Halim saat rapat di Komisi VI, Rabu (24/6/2009).

Ditempat yang sama Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan masalah kelembagaan di KEK, pemerintah berpendapat  bahwa sesuai efisiensi birokrasi, pemerintah menerima dewan kawasan dan dewan nasional.

Selain itu dalam pembahasan hari ini, sempat dibahas alot mengenai fasilitas ketenagakerjaan, termasuk mengenai ketentuan izin direksi dan komisaris tenaga kerja asing.

"Untuk tenaga kerja asing, karena ini kawasan khusus maka harus menciptakan iklim yang kondusif agar ada keseimbangan, terkait juga menyerap tenaga kerja lokal," kata Mari.

(hen/ang)