.webp)
Menurut Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Tommy Firman, hal tersebut ditunjukkan dengan keinginan untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan laut, udara dan lain sebagainya secara sendiri-sendiri, terutama pada daerah yang kaya.
"Disadari atau tidak, kondisi euphoria desentralisasi dan reformasi dikeluhkan mengarah kepada egoisme daerah," ujarnya di sela seminar Sepuluh Tahun Desentralisasi: Mencari Peran Provinsi di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (25/6/2009).
Ia mengatakan, dengan adanya desentralisasi selama ini muncul kecenderungan pemerintah kabupaten/kota tidak memaksimalkan PAD dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak semuanya disetujui oleh Depdagri.
"Juga ada kecenderungan terjadinya fragmentasi pemerintah kota/kabupaten, khususnya dalam penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik," ungkapnya.
Selain itu juga kecenderungan pergeseran disparitas kewilayahan dari Jakarta dan Jawa dengan daerah lainnya berubah menjadi antara daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan yang miskin sumber daya alam.
Kerjasama antar pemerintah kota/kabupaten yang bertetangga dinilai semakin sukar dan bermasalah. Padahal dalam era desentralisasi ini kehadirannya sangat diperlukan, karena pengembangan wilayah tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa hal tersebut.
Maka dari itu, ia mengharapkan peran pemerintah provinsi bisa ditingkatkan dalam pemekaran wilayah dan hubungan antara pemerintah kota/kabupaten.
"Pemerintah provinsi bisa memfasilitasi terbentuknya kerjasama antar pemerintah kota/kabupaten, baik untuk hal yang terbatas ataupun pengembangan wilayah dan kota yang lebih luas," ujarnya.
(ang/dnl)
