.webp)
Desakan ini disampaikan oleh Direktur Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI), Marbaga Tampubolan dalam perbincangan dengan detikfinance , Sabtu (27/06/2009) di Pekanbaru. Desakan ini disampaikan karena pemadaman listrik di Pekanbaru yang dilakukan PLN semakin tidak terkendali.
"Saat ini pemadaman di Riau sudah tidak terkendali sampai 12 jam dalam sehari. Namun selama ini kita tidak tahu pasti seberapa besar sebenarnya kapasitas yang dibutuhkan dan berapa devisitnya. Karena itu diperlukan audit energi di PLN
Riau," kata Marbaga.
Menurut Marbaga, selama ini PLN Riau beralasan defisit energi menyebabkan pemadaman dilakukan, musim kemarau membuat debit air di waduk PLTA berkurang. Alasan lainnya karena perbaikan mesin.
Semua alasan itu hanya sekedar bicara yang dilakukan PLN, untuk memastikan penyebab defisit energi ini, lanjut Marbaga, harus dilakukan audit energi. Misalkan dilakukan audit berapa besar kebutuhan daya, berapa daya yang disalurkan untuk bisnis dan berapa yang disalurkan untuk masyarakat.
"Selama ini kan PLN Riau tidak mau terbuka soal audit energi ini. PLN jangan hanya teriak bahwa Riau kekurangan daya tanpa mau mencari solusinya," kata Marbaga.
Menurutnya, PLN Riau harus menjelaskan berapa daya pembangkit yang diproduksi oleh PLN maupun pembangkit dari swasta yang dijual kepada PLN. Karena selama ini ada pembangkit listrik swasta yang bekerja sama dengan PLN.
"Berapa kapasitas terpasang yang dijual pihak swasta kepada PLN Riau. Ini harus dijelaskan kemana saja energi itu. Kenyataanya selama ini PLN tidak mau terbuka. Kita malah balik bertanya ada apa di balik kerja sama dengan pihak swasta ini," kata Marbaga.
Kondisi pemadaman selama 12 jam ini sudah masuk dalam kategori darurat. Maka seharusnya, lanjut Marbaga, penanggulangannya juga harus darurat.
"Dengan kondisi saat ini seharus PLN Riau berani menyatakan darurat. Sehingga dengan demikian pemerintah harus melakukan penanggulangan yang siftanya juga segera dan tuntas. Persoalannya PLN Riau yang saat ini sebenarnya sudah tidak berdaya pasti tidak mau mengakui kalau kelistrikan di Riau sudah kategori darurat," kata Marbaga.
Sebenarnya, kalau pemerintah mau untuk memenuhi kekurangan daya di Riau bukanlah hal yang sulit. Saat ini ada pembangkit yang stand by untuk melayani kondisi darurat selama enam bulan.
"Dan untuk menangani kondisi darurat itu, memang risikonya PLN harus siap untuk rugi. Bisnis apa saja ada untung ada rugi, kalau PLN tidak mau rugi jangan berbisnis listrik. PLN jangan hanya memikirkan keuntungannya saja dengan menyampingkan kualitas pelayananannya yang selama ini tidak becus," kata Marbaga.
(cha/dnl)
