.webp)
Dari angka tersebut, pagu indikatif yang dikeluarkan Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan untuk Kementerian Negara BUMN tahun 2010 sebesar Rp 114,2 miliar.
Demikian hal itu dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di sela rapat kerja dengan DPR Komisi VI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2009).
"Ada perbedaan antara usulan dengan pagu indikatif karena ada beberapa proyek kita yang belum disetujui tahun ini," ujarnya.
Ia mengatakan, dari jumlah pagu indikatif tersebut Kementerian Negara BUMN mengusulkan tambahan sebesar Rp 15 miliar.
Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM Kementrian Negara BUMN serta pemberian bea siswa bagi karyawan yang berprestasi.
Ia mengatakan, ada lima program utama dalam RKA-K/L Kementerian Negara BUMN tahun 2010, antara lain Pembinaan dan Pengembangan BUMN diusulkan sebanyak Rp 46,218 miliar, pagu indikatifnya menjadi Rp 55,46 miliar.
Program Peningkatan Pengawasan dan AKuntabilitas Aparatur Negara diusulkan sebanyak Rp 1,28 miliar, jumlahnya sama dengan pagu indikatif.
Lalu program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diusulkan sebanyak Rp 13,25 miliar, jumlahnya sama dengan pagu indikatif.
Selanjutnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara diusulkan sebanyak Rp 79,99 miliar. Jumlah dalam pagu indikatif turun drastis menjadi hanya Rp 7,99 miliar.
Terakhir, Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik diusulkan sebanyak Rp 35,62 miliar, pagu indikatifnya menjadi Rp 36,2 miliar.
(ang/lih)
