.webp)
"Dari jumlah satker (SKPD) 1067, hanya 884 yang sudah melaporkan, ada 223 satker dengan dana Rp 1,023 triliun yang belum melaporkan. Kenapa membelanjakaan uang negara kok tidak dilaporkan," tanya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat membuka rapat kerja terbatas di Departemen Pekerjaan Umum, Rabu (1/7/2009).
Untuk itu ia mendesak kepada seluruh satker yang belum melapor agar segera melaporkan dan terbuka terhadap masalah yang dihadapi di lapangan. Bahkan dengan enteng Djoko menyindir agar para pelaksana proyek dengan jujur untuk bertanya jika mengalami kesulitan atau kebingungan dalam melaksanakan tugasnya.
"Tolong cari tahu, apa tidak tahu, atau tidak faham aturan, apa tidak mau melapor, kita beri waktu 1 bulan, jadi Agustus sudah ada laporan," serunya.
Dikatakannya kondisi ini bisa menjadi peluang laporan keuangan Departemen Pekerjaan Umum menjadi disclaimer saat diaudit BPK, jika tidak cepat-cepat diatasi.
Maklum sebagai departemen yang menempati posisi anggaran teratas dari kementerian lainnya, menurut Djoko pihaknya harus berani mempertanggungjawabkan hal ini.
"Kenapa tidak dilaporkan ini bukan uang nenek kita," ketusnya.
Ia menambahkan dari total anggaran Departemen PU sebesar Rp 35,039 triliun, belum adanya laporan dari sebanyak 223 satker dengan nilai proyek sebesar Rp 1,023 triliun merupakan bagian dari kegiatan yang belum terserap atau belum jelas progresnya.
Selain itu ada dana administrasi umum dan kegiatan swakelola sebesar Rp 8,068 triliun termasuk dana yang diblokir sebesar Rp 61 miliar dan beberapa kegiatan kontraktual sebesar Rp 25,948 triliun termasuk dana yang diblokir sebesar Rp 650 miliare.
Dalam kegiatan kontraktual sebesar Rp 25,948 triliun ada Rp 18,6 triliun yang sudah ditandatangani kontraknya atau masih menyisakan dana Rp 2,349 triliun dari pagu alokasi Rp 20,949 triliun.
Untuk beberapa paket yang masih dalam proses kegiatan pelelangan yaitu sebanyak 765 paket dengan pagu Rp 1,014 triliun. Sehingga masih menyisakan paket-paket senilai Rp 3,986 triliun.
(hen/dnl)
