DMO dan Energi Alternatif Harus Jadi Prioritas Presiden Baru

Jakarta - Pemerintahan yang baru diminta untuk mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri melalui kewajiban pemenuhan Domestik Market Obligation (DMO) yang dimasukan kedalam UU APBN.

Tak hanya itu, menurut Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Pri Agung Rakhmanto, prioritas lain yang juga harus diperhatikan adalah pengembangan energi non minyak/BBM termasuk pembangunan infrastruktur.

"Itu semestinya dimasukkan ke UU APBN setiap tahunnya sebagai bagian integral dari upaya pengurangan subsidi," ujar Pri Agung dalam pesan singkatnya, Selasa (7/7/2009)

Pri Agung menjelaskan kewajiban pemenuhan DMO itu sangat terkait dengan pengembangan energi non minyak/BBM  dimana tidak mngkin energi non BBM seperti gas dan batubara bisa mengantikan peran BBM di dalam negeri jika tetap diekspor terus.

Dengan adanya pengaturan yang jelas di UU APBN, lanjut Pri Agung, maka akan ada sanksi yang tegas bagi siapapun yang tidak melaksanakannya.

"Itu dilakukan supaya konkret tentang apa yang akan dikerjakan tiap tahunnya dan bisa ada sanksi tegas bila tidak dijalankan karena pemerintah berarti melanggar UU," paparnya.
(epi/lih)