Menurut salah satu eksekutif di Kementerian Negara BUMN, rapat tersebut akan membahas empat agenda yang menjadi alternatif nasib PPA. Pembubaran PPA adalah salah satu agendanya.
"Itu pilihan terakhir, tapi semua pilihan harus dipresentasikan kepada menteri (Menneg BUMN Sofyan Djalil)," katanya hari ini, Selasa (7/7/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan agenda yang ketiga adalah mengembalikan fungsi PPA kepada tugas awalnya sebagai pengelola aset BUMN tanpa harus melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN.
"Keempat, baru dibubarkan (PPA)," imbuhnya.
Menurut sumber tersebut, pemerintah memasukan opsi pembubaran PPA karena dipicu oleh bentrokan kepentingan antara pemegang saham.
Selama ini tidak ada kejelasan siapa yang berada langsung di atas PPA, apakah Departemen Keuangan atau Kementerian Negara BUMN.
Sementara itu, Direktur Utama PPA Boyke Mukijat yang ditemui di Kantor Kementerian Negara BUMN menyatakan tidak ingin berkomentar mengenai hal tersebut.
"No comment," katanya usai rapat evaluasi bersama Menneg BUMN Sofyan Djalil.
Menurutnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya nasib perusahaan plat merah tersebut kepada pemegang saham alias pemerintah.
"Masalah itu kita serahkan kepada pemegang saham," ungkapnya.
(ang/lih)











































