Segudang PR Menanti SBY-Boediono

Jakarta - Pasangan SBY-Boediono tercatat unggul berdasarkan quick count sejumlah survei untuk memimpin 5 tahun ke depan. Namun segudang masalah di dalam negeri telah menanti pasangan capres dan cawapres ini.

Ekonom Faisal Basri mengatakan selain masalah-masalah besar seperti kemiskinan, lapangan kerja, infrastruktur, pemerintah baru harus bisa menyelesaikan masalah-masalah lama yang belum diselaikan namun bersifat urgen.

"Selesaikan seperti yang immediate action, benahi hal-hal yang belum dibenahi waktu lalu untuk  segera menyesaikannya," kata Faisal usai acara diskusi soal rotan di Kampus UKI Cawang  di Jakarta, Kamis (9/7/2009).

Ia mencontohkan masalah-masalah nyata yang bisa segera dirampungkan antara lain masalah ekspor bahan baku rotan agar bisa mencari jalan tengah antara kepentingan petani rotan dan industri rotan. Selain itu, pemerintahan baru harus segera melakukan penataan BUMN gula, yang selama ini lebih menguntungka pabrik gula dan cenderung merugikan petani tebu (gula).

"Selesaikan segara masalah tadi, jadi masa menunggu jadi tidak terlalu lama, jadi orang tidak menunda lagi, saya rasa kestablilan lebih cepat hadir, rebound lebih cepat (IHSG)," ucapnya.

Mengenai indikasi makro, dampak terpilihnya pasangan SBY-Boediono akan sangat positif bagi pasar. Ia memperkirakan IHSG berpeluang naik mencapai level 2.500 sampai akhir tahun dan kurs rupiah bisa berpeluang menguat di bawah 10.000 di akhir 2009. Pertumbuhan ekonomi pun bisa bekisar 4,7%-5%.

"Jangan menunda sampai dilantik 20 Oktober sekarang harus dilakukan, akomodasi program capres lain, sekarang datangi rakyat dari hati ke hati," serunya.

Sedangkan dari sisi peran aktif dalam kancah hubungan internasional, pemerintah baru harus bisa lebih aktif dalam peran serta menjadi peminpin dalam forum regional, karena peran Indonesia sudah lama ditunggu untuk memimpin ASEAN. Maklum Indonesia saat ini sudah diperhitungkan kembali karena Indonesia sudah menjadi yang menduduki  19 terbesar di dunia dibidang ekonomi.

"Kita masukan agenda-agenda yang agresif, karena banyak masalah dalam negeri berasal dari luar negeri," terangnya.

(hen/lih)