Risiko Bisnis RI di Timur Tengah Masih Tinggi

Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai masih banyak kendala yang harus dihadapi BUMN dalam kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah.

Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, selama ini masih ada aturan yang tidak sejalan dengan aturan dalam negeri sehingga membuat risiko bisnisnya semakin tinggi.

"Intinya memang banyak sekali pola bisnis yang tidak matching dengan Timur Tengah," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (10/7/2009).

Menurut Said, salah satu hal yang perlu diperhatikan BUMN adalah masalah pajak. Ada beberapa negara Timur Tengah yang menerapkan pajak ganda sehingga BUMN harus membayar pajak di negara sendiri dan negara tempat proyek tersebut.

Selain itu juga ada beberapa negara Timur Tengah yang tidak memperbolehkan penggunaan letter of credit (LC) tetapi memperbolehkan counter trade.

"Kalau Jepang, Eropa dan Amerika sudah sering kerjasama dengan Timur Tengah. Indonesia sebagai kontraktor disana masih harus banyak belajar," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini memang banyak sekali proyek yang ditawarkan negara-negara Timur Tengah kepada BUMN, terutama BUMN konstruksi. Namun ia mengatakan, mengingat risikonya yang tinggi maka BUMN harus lebih hati-hati memilih proyek yang tepat.

"Proyek memang banyak, tapi kita kan cari untung. Proyek banyak, tapi kalau rugi gimana?" pungkasnya.


(ang/qom)