Impor Paku dan Kawat dari China Tak Terbendung

Jakarta - Penerapan Permendag No 21 tahun 2009 yang mewajibkan importir baja memiliki nomor importir terdaftar nampaknya belum efektif membendung impor baja khususnya untuk produk kawat dan paku.

Ketua The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) cluster Paku dan Kawat, Ario Setiantono menyatakan pada Mei dan Juni 2009 masuk 1.000 ton kawat dan paku per bulann melalui pelabuhan Surabaya dan Semarang.
 
"Pada Mei dan Juni, ada 1.000 ton kawat dan paku impor masuk ke pelabuhan di Surabaya dan Semarang setiap bulannya. Paku dan kawat tersebut, 90 persennya berasal dari China," ujar Ario di Wisma Baja, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (10/7/2009).
 
Menurut Ario, kondisi ini diperparah karena harga jual paku impor lebih murah daripada harga paku lokal. Saat ini harga jual paku impor sekitar Rp 7.200 per kg, sedangkan harga paku lokal dijual dengan harga Rp 7.900- Rp 8.000 per kg.
 
"Harga mereka lebih murah karena produsen kawat dan paku dari China mendapatkan subsidi dari pemerintah China berupa pengembalian pajak sebesar 11 persen ditambah lagi para importir paku melakukan praktek under in voicing atau menyelundupkan kawat dan paku dengan sistem borongan atau menggunakan nomor HS yang tidak bayar bea masuk," paparnya.
 
Ario menyatakan saat ini ada puluhan ribu ton kawat dan paku siap masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Surabaya, Semarang, Medan dan beberapa pelabuhan kecil lainnya. Apabila tidak segera dibendung oleh pemerintah, maka hal ini akan membuat industri kawat dan paku akan mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya menyebabkan PHK dan pengangguran.
 
"Untuk itu kami meminta kepada dirjen bea cukai untuk memperketat pengawasan terhadap produk baja terutama kawat dan paku," jelasnya.
 
Ario juga mengusulkan kepada Depdag dan dirjen pajak dan kepolisian dapat melakukan upaya kerjasama sweeping ke distributor dan toko-toko grosir bahan bangunan yang disinyalir banyak menjual produk kawat dan paku impor yang diselundupkan dari China.
 
"Mereka ini umumnya membeli produk-produk tersebut tanpa faktur pajak dan juga menjual tanpa faktur pajak. Hal ini tentunya akan sangat merugikan penerimaan pajak negara. IISIA siap untuk menjadi partner pemerintah untuk membendung impor illegal produk baja termasuk dalam melakukan sweeping," ungkapnya.

(epi/lih)