Menhan: Beberapa Negara Berkepentingan Atas Distabilitas Freeport

Menhan: Beberapa Negara Berkepentingan Atas Distabilitas Freeport

- detikFinance
Kamis, 16 Jul 2009 15:37 WIB
Menhan: Beberapa Negara Berkepentingan Atas Distabilitas Freeport
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengakui setiap usaha pertambangan yang kompetitif akan selalu digoyang, termasuk oleh pihak asing. Begitu juga yang terjadi dalam insiden Freeport Indonesia dan penyerangan di Papua.

"Setiap usaha yang kompetitif di bidang material, yang sangat memasar, seperti tembaga selalu akan digoncang secara langsung atau tidak langsung dari pihak-pihak luar," kata Juwono Sudarsono.

Hal itu disampaikan Juwono usai menjadi pembicara kunci Semiloka Revitalisasi IPTEK Pertahanan dan Keamanan di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jl Thamrin, Jakarta, Kamis (16/7/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juwono menjelaskan, insiden yang terjadi di Freeport, Papua memang sering diakibatkan ketidakpuasan perbedaan hidup antara orang yang berada dan tidak. Gejala ini yang sedang ditangani oleh Freeport juga.

"Yang saya tengarai adalah jangan sampai Freeport ditutup, karena menyangkut kompetisi global tentang sumber daya alam. Ada beberapa negara berkepentingan atas distabilitas di Freeport. Karena, Freeport sangat kompetitif dan sekarang memberikan sumbangan sekitar tiga persen," ungkapnya.

Apakah itu yang kemudian bisa memback-up pihak para penyerang itu? "Iya, seringkali dipakai oleh LSM luar negeri, sebetulnya itu didanai dari perusahan-perusahaan pesaing," jawabnya.

Juwono mengatakan, sebenarnya banyak negara yang berkepentingan di Papua, khususnya negara tetangga di sebelah selatan. Apakah itu informasi daro intelijen?

"Itu dari hasil 'quick count' saya," jawabnya berkelakar sambil telunjuk tangan kanannya menunjuk pelipisnya.

Dalam kesempatan itu, Juwono menegaskan kembali bahwa kasus yang terjadi di Papua saat ini tengah ditangani polisi yang sudah terlatih. Insiden ini sudah ditangani Tim Tanggap Darurat (Crisis Response Team).

"Seluruh aparat Tim Tanggap Darurat (Crisis Response Team) dan ditangani oleh Pak Widodo (Menko Polhukam). Kita upayakan lintas sektoral, karena di situ terlibat polisi, jaksa, pengadilan," tegasnya.


(zal/qom)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads