Intelijen, Keamanan dan RS Perlu Diprioritaskan Dapat Anggaran

Jakarta - Jatah anggaran sebesar Rp 5,5 triliun tidak hanya digunakan untuk penanganan ledakan bom di Mega Kuningan, namun juga untuk mengantisipasi serangan teror selanjutnya. Sejumlah sektor yang harus jadi prioritas adalah intelijen, keamanan dan pertahanan serta rumah sakit.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa ketika dihubungi detikFinance, Kamis (23/7/2009).

"Silakan pemerintah investasi belanja modal di sektor yang bisa memperkuat early warning sistem, intelijen, dan alat-alat canggih untuk kepolisian dan keamanan pertahanan," katanya.

Sistem peringatan dini tersebut, menurut Suharso, sangat penting terutama untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Negara dengan ribuan pulau yang terpisah-pisah tentunya membutuhkan peralatan yang canggih untuk bisa mengantisipasi serangan teror.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit-rumah sakit pemerintah. Hal ini penting agar rumah sakit pemerintah bisa melayani perawatan terutama di saat-saat genting.

"Bagaimana caranya agar fasilitas di RS tertentu bisa lebih prima. Jangan sampai seperti kemarin korban akhirnya dilarikan ke Singapura, ke RS Pertamina. Kenapa nggak ke Cipto (RS Cipto Mangunkusumo), tentu perlu ditanyakan fasilitasnya memadai atau tidak," katanya.

Seperti diketahui, DPR memberi lampu hijau untuk penggunaan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk penanganan, pemulihan dan antisipasi serangan teror. Dana sebesar itu setara dengan 0,1 persen PDB.

"Ketika pemerintah mengajukan butuh anggaran, dengan adanya bom untuk pertahankan dan memacu ekonomi kita, sepanjang tidak mengganggu defisit APBN 2,5 persen, silakan saja," katanya. (lih/qom)