Dana Pemulihan Bom Marriott Lebih Besar dari Bom Bali

Jakarta - Pemerintah ajukan anggaran Rp 96 miliar untuk pemulihan citra pariwisata khususnya di Jakarta pasca terjadinya bom di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Dana pemulihan bom di Jakarta ini lebih besar ketimbang dana untuk pemulihan akibat bom Bali.
 
Hal ini disampaikan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (24/7/2009).
 
"Tapi baru usulan yang harus dibahas prioritasnya, dan minggu depan kita ajukan ke Menteri Keuangan," ujarnya.
 
Edy mengatakan pemerintah perlu memulihkan citra pariwisata yang telah dicederai oleh ledakan bom di kedua hotel tersebut, sehingga sektor ini bisa kembali berjalan.
 
"Kalau melihat dari pengalaman di Bali, untuk pemulihan citra butuh Rp 67 miliar untuk kegiatan ekonomi pariwisata. Rp 34 miliar untuk penguatan keamanan dan Rp 2 miliar untuk lain-lain. Sedangkan yang terpakai hanya sekitar 68%. Pada waktu itu Bali kita fokus ke pariwisata karena itu pintu masuk. Jadi karena akibat Bali yang sangat tergantung pariwisata, kita fokus benahi pariwisatanya," tuturnya.
 
Kalau di Jakarta, Edy mengatakan ada tiga sektor yakni investasi, pariwisata dan perdagangan.

"Jadi lebih luas. Kalau investasi itu berkaitan investor dan importir yang datang ke sini, mereka datang terikat dengan asuransi, banyak sekali asuransi mereka yang tidak membolehkan mereka ke sini. Ini yang mau kita jelaskan kepada perusahaan asuransi, kita cepat tanggap menuntaskan kasus ini dan meningkatkan confidence," katanya.
 
Lalu kedua untuk memulihkan pariwisata dengan Menbudpar memulihkan citra, ini perlu kampenye dan dana untuk public relation dan roadshow.
 
"Depbudpar sudah ajukan tapi kita harus lihat lagi prioritas yang mau dijalankan, nanti terserah Menkeu. Tapi saya kira tidak jauh dari Bali kemarin sekitar Rp 96-97 miliar, tapi baru usulan yang harus dibahas prioritasnya, dan minggu depan kita ajukan ke Menkeu," paparnya.

Pengawasan Arus Lalu Lintas Barang

Pengawasan arus lalu lintas barang bersifat dual used item atau bisa digunakan sebagai bahan peledak dan juga sebagai komoditas, harus diperketat pasca ledakan bom yang terjadi di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton.
 
"Di luar anggaran perlu diperhatikan adalah lintas barang yang sifatnya dual used item, bisa digunakan untuk bahan peledak dan untuk komoditas. Contohnya itu kan zat pewarna pakaian yang bisa digunakan untuk bahan peledak. Lalu asam nitrat bisa untuk pupuk dan juga bahan peledak. Nah ini perdagangannya harus lebih ketat," tutur Edy.
 
Ia mengatakan, di Jepang pengawasan peredaran barang-barang seperti ini cukup ketat, bahkan setiap perusahaan dengan inisiatif melakukan pengawasan sendiri guna mengamankan produksinya.
 
"Jadi supaya asuransi-asuransi investor cepat merubah risikonya di Indonesia, dan Indonesia dianggap tempat," imbuhnya.


(dnl/qom)