.webp)
Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Dalam Negeri Benny Soetrisno mengatakan sektor non migas mengalami defisit yang sangat besar, dari mengalami surplus pada 2004 sebesar US$ 79 juta pada 2008 mengalami defisit sebesar US$ 7,16 miliar.
Sedangkan jika dilihat dari total neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan turun tajam dari US$ 32,75 miliar pada 2007 menjadi US$ 23,31 miliar pada 2008.
"Ini terjadi karena lonjakan impor dari China yang dipicu oleh penurunan bea masuk, sejak ditandatangani ASEAN-China FTA, pada tahun 2005 produk pertanian China telah mendapat fasilitas bea masuk 0%," kata Benny di acara konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7/2009).
Ia mengatakan pada Januari 2010 nanti normal track 1 yang merupakan tahapan dari kerjasama perdagangan ini akan mulai memberlakukan bea masuk 0% untuk produk-produk manufaktur kedua wilayah. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam produk manufaktur Indonesia dan catatan neraca perdagangan Indonesia.
Untuk menghadapi kondisi ini, menurut Benny yang juga Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) para pelaku usaha dalam negeri justru harus melakukan ekspansi, dalam rangka memodernisasi agar produk yang dihasilkan lebih efisien khususnya untuk sektor tekstil dan garmen.
"Dari dulu sudah ada subsidi terselubung dari China. dengan adanya ini peningkatan impor dari China pasti akan naik," ucapnya.
Menurutnya dari sisi pelaku usaha tekstil, kondisi perdagangan bebas bisa memberi keuntungan dan kerugian. Terutama untuk sektor bahan baku benang akan mengalami kentungan karena mendapat bahan baku murah dari China, namun bagi pelaku garmen ritel khususnya industri menengah kecil akan sangat terpukul mengingat produk garmen China terkenal murah.
"Tapi yang paling berat lagi adalah sektor serat," ucapnya.
Sementara itu Ketua Apindo Djimanto ditempat yang sama mengatakan dampak buruk dari perdagangan bebas, diakuinya sudah ada mekanismenya termasuk ancaman membanjirnya produk China di ASEAN termasuk di Indonesia. Instrumen yang dipakai antara lain safeguard maupun anti-dumping .
"Kalau safegurad dan dumping itu, harus menunggu kesalahan terlebih dahulu. Justru kita sekarang ini harus menekan high cost , yang dari infrastruktur," jelas Djimanto.
(hen/dnl)
