BPK: Laporan Keuangan Disclaimer KL Turun

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat penurunan status disclaimer laporan keuangan kementerian dan lembaga (KL) pada periode tahun keuangan 2007-2008. Jumlah disclamer sebelumnya mencapai 11 entitas  menjadi 5 entititas pada tahun 2008.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Pembina Auditama III BPK Baharuddin Aritonang dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK, di Kantor BPK, Jakarta, Kamis
(30/7/2009).

"Pada hari ini saya akan menyerahkan hasil audit atas laporan keuangan kepada 27 kementerian negara, sementara untuk enam lembaga negara telah saya sampaikan pada waktu yang lalu," katanya.

Aritonang menjelaskan dari 33 KL yang diperiksa BPK pada tahun 2008 sebanyak 13 entitas mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), termasuk 1 entitas WTP dengan paragraf penjelasan. Untuk opini wajar dengan pengecualian (WDP) sebanyak 14 entitas dan 5 untuk opini disclaimer.

"Opini 2008 dengan opini 2007 mengalami perbaikan untuk WTP meningkat dari 5 entitas menjadi 14, untuk WDP turun dari 18 jadi 14 dan disclaimer turun dari 11 jadi 5," jelasnya.

Sebanyak 27 KL itu antara lain Sekretariat Negara masih tetap WDP, Taman Mini Indonesia tetap Disclaimer, BKN tetap WDP, Lembaga Administrasi Negara tetap WTP, Kementerian PAN meningkat ke WTP dari WDP, Perpustakaan Nasional meningkat dari disclaimer jadi WDP,  BPKP menjadi WTP dari WDP, Arsiap Nasional meningkat dari WDP jadi WTP.

Untuk Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) masih tetap disclaimer, Menko Kesra tetap WDP, Kementerian Pora tetap WDP, Depbudpar tetap disclaimer, Depsos tetap WDP, BPN tetap disclaimer, Kementerian Perumahan Rakyat tetap WTP.

Depnakertrans meningkat dari disclaimer jadi WDP, BNP2TKI pemeriksaan pertama  WTP, BKKBN tetap WDP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan meningkat dari WDP jadi WTP, BPPT tetap WDP, Kementerian Ristek meningkat dari WDP jadi WTP, LIPI tetap WDP, Batan tetap WDP, LAPAN tetap WDP, Bapeten meningkat dari WDP jadi WTP,  Bakosurtanal meningkat dari disclaimer jadi WTP dan Depkominfo meningkat dari adverse menjadi WDP.

"Bagi entitas yang laporannya opininya WTP untuk tetap mempertahankan di tahun depan, yang belum WTP supaya melakukan percepatan perbaikan," serunya.

(hen/lih)