.webp)
Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dalam rapat Paripurna Luar Biasa Nota Keuangan 2010 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2009).
Presiden menjelaskan, akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009 ini, merupakan masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Perekonomian global mengalami krisis keuangan yang sangat dahsyat, yang ditandai dengan bangkrutnya lembaga-lembaga keuangan besar dunia.
"Krisis keuangan global, juga diikuti oleh kemerosotan ekonomi dunia dan aktivitas perdagangan internasional secara sangat signifikan. Puncak krisis keuangan global, ditandai oleh suramnya aktivitas ekonomi, perlemahan pasar modal, ketatnya likuiditas, gejolak nilai tukar antarnegara, dan penurunan volume perdagangan dunia," jelas presiden.
Perlambatan aktivitas ekonomi yang terjadi di negara maju, lanjut presiden, juga berimbas ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang memiliki keterkait-an perdagangan dan finansial yang erat dengan negara maju.
Dan sejak akhir tahun 2008 yang lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Hal ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir 2008.
"Dalam menghadapi krisis keuangan global ini, sejak dini Pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kita segera melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional, dari imbas gejolak dan krisis ekonomi global," imbuhnya.
Pada Bulan Oktober tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan serangkaian kebijakan stimulus, untuk meminimalkan dampak krisis global ini terhadap perekonomian nasional. Tiga Perpu di bidang keuangan dan perbankan diterbitkan untuk menjaga kepercayaan, dan mengurangi tekanan yang sangat berat terhadap sektor keuangan akibat gelombang kepanikan global.
Presiden menjelaskan, sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari imbas melambatnya aktivitas ekonomi global.
"Namun berkat antisipasi dan tindakan yang cepat, tepat, serta terukur, posisi Indonesia secara relatif masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, di antara negara-negara besar di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini adalah tertinggi nomor tiga di dunia setelah RRT dan India," jelas presiden disambut tepuk tangan para anggota DPR.
Menurut presiden, kondisi sekarnag ini sangat kontras dengan keadaan perekonomian Indonesia pada krisis ekonomi tahun 1998.
"Pada saat itu, negeri kita adalah negara yang paling terpuruk dibanding dengan negara-negara lain. Ini berarti bahwa setelah 11 tahun reformasi, kita telah berhasil membangun perekonomian dalam negeri kita menjadi lebih kuat dan lebih mandiri," ujarnya.
"Bahkan, dengan keanggotaan Indonesia di G-20, kita kini justru berada di garis terdepan dalam upaya mencari solusi global terhadap krisis ekonomi dunia ini," imbuh presiden.
Presiden menambahkan, tekanan pada sektor keuangan dan perbankan pada periode akhir 2008 hingga awal 2009, sungguh sangat berat. Karena itu, Indonesia perlu terus menjaga kewaspadaan.
"Kita telah belajar dari pengalaman krisis keuangan dan perbankan sebelas tahun yang lalu, yang telah melumpuhkan perekonomian nasional. Alhamdulillah, kali ini kita lebih siap untuk mengantisipasinya, dan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasinya," jelas presiden.
Beberapa tindakan antisipatif dan responsif telah dilakukan oleh pemerintah, untuk menjaga ketenangan dan stabilitas serta kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengawasi dan menjaga sektor keuangan dan perbankan, dilakukan secara intensif dan harmonis.
"Koordinasi antar pemerintah dengan dunia usaha dan serikat pekerja, juga dilakukan dalam proses itu. Demikian pula koordinasi Pemerintah dengan Parlemen dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan intensif," pungkas presiden.
(qom/dnl)
