'Jatah Preman' Hambat Bisnis UKM

Jakarta - Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah dinilai masih sulit bersaing dalam mendapat kepercayaan investor, karena masih banyak ditemukan berbagai masalah yang menghadang para pelaku usaha tersebut salah satunya adalah 'setoran' informal ke pihak tertentu.
 
Menurut Direktur Ekskutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudi salah satu hambatan UKM tersebut adalah 'setoran' informal yang menjadi jatah bayaran ke pihak tertentu dalam kegiatan operasionalnya.
 
"Jatah bayaran informal ini diantaranya masuk ke oknum Polisi, TNI, preman, pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya," ujarnya di sela Musyawarah Penanaman Modal di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (6/8/2009).
 
Menurutnya, dalam survei KPPOD dilakukan pada tahun 2007-2008, retribusi informal tersebut menjadi salah satu faktor penting penentu daya saing suatu daerah.
 
Dalam survei tersebut juga ditemukan pembayaran beban fiskal usaha kecil ternyata lebih besar daripada usaha yang lebih besar. Jika usaha besar hanya Rp 6.000 per tenaga kerja, maka usaha kecil mencapai Rp 15.000 per tenaga kerja.
 
Ia juga mengatakan, mayoritas pengusaha kecil di daerah tidak mendapat informasi mengenai program pengembangan usaha yang dilakukan pemerintah pusat.
(ang/dnl)