Pemda NTB Ingin 'Kejatuhan' 31% Saham Newmont

Jakarta - Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap 31% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara bisa jatuh ke tangan mereka. Jatah pemerintah pusat diharapkan juga bisa jatuh ke tangan mereka.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Zainul Majdi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Depkeu, Jakarta, Kamis (13/8/2009).
 
"Kalau prinsipnya yang saya terima dari Bu Menteri, prinsipnya akan membeli sampai batasnya 14 Agustus. Tentu dari daerah berharap pembelian diserahkan kepada daerah sampai 31%, karena itu memberikan manfaat kepada NTB," ujarnya.

Bagaimana pendanaannya? "Itu teknis, kemitraan dengan multicaptal, pokoknya semuanya yang paling baik untuk pemda dan dari Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat harapan dari daerah," imbuhnya tanpa memberikan rincian.

Pemerintah pusat mendapatkan jatah divestasi untuk tahun 2008 dan 2009 secara total 14%. Sebelumnya pemerintah dan Newmont sudah menyepakati nilai 100 persen aset NNT sebesar US$ 3,526 miliar. Dengan nilai aset sebesar itu, maka nilai 14 persen saham divestasi untuk  2008 dan 2009 adalah sebesar US$
493,64 juta.

Sementara Pemda NTB mendapatkan jatah divestasi Newmont tahun 2006 dan 2007 sebesar 10%. Pemda NTB melakukan pembelian saham divestasi Newmont melalui anak usahanya PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Dalam eksekusinya, PT DMB dibantu oleh anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Multicapital. Kedua belah pihak bahkan sepakat untuk patungan membentuk anak usaha PT Multi Daerah Bersaing untuk pembelian saham ini. Pemda NTB memiliki jatah untuk divestasi 10 persen saham itu ada pada harga US$ 391 juta atau setara dengan Rp 4,1 triliun.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan sama-sama membeli saham divestasi Newmont.

Di tempat terpisah, menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, dirinya sudah menerima surat dari Menkeu yang berisi keinginan pemerintah pusat untuk membeli 14% saham Newmont. Pemerintah kini sedang membicarakan mekanisme pembelian saham itu dengan Pemda.

"Pemerintah akan mengambil 14% saham Newmont. Pemda akan diwakili gubernur dan Pemerintah pusat diwakili Menkeu. Soal vocal point mereka bicara dengan siapa, itu terserah mereka. Tapi yang penting bagi departemen teknis kita dapat kepastian," ujar Purnomo di Departemen ESDM.

Menkeu sebelumnya juga menyatakan, dirinya akan menemui Presiden SBy terkait dengan persiapan dana yang akan digunakan untuk membeli saham hasil divestasi milik PT Newmont Nusa Tenggara berikut pihak yang melakukan eksekusi.

Ia mengatakan, seluruhn masalah teknis, seperti pihak mana yang akan membeli, sumber dana dan mekanismenya pembeliannya seperti apa akan dijelaskan setelah dirinya menghadap Presiden SBY.

"Nanti setelah saya bertemu semuanya, dan bicara dengan Presiden nanti saya sampaikan (keputusannya)," katanya usai menghadiri Annual Report Award 2009 di Grand Hyatt, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (13/8/2009) malam.

Maka dari itu, ia enggan membocorkan pihak mana yang akan melakukan eksekusi saham Newmont, apakah melalui BUMN, Pusat Investasi Pemerintah atau bahkan konsorsium.

"Nah, itu termasuk yang harus saya bicarakan dengan presiden," ujarnya.

(qom/qom)