2010-2014 Dana Infrastruktur Kurang US$ 1 Miliar

Jakarta - Pemerintah mengakui dalam periode 2010-2014 atau masa pemerintahan yang akan datang masih kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur masih kurang US$ 900 juta-1 miliar.

Demikian disampaikan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta Penandatanganan dan Penyerahan hasil pra studi kelayakan Jembatan Selat Sunda di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (13/8/2009)

“Kebutuhan investasi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 sekitar U$1,6 miliar atau 3,5% dari PDB untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5-7%. Sekitar 30% atau Rp 450 triliun pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan masih kekurangan dana sekitar US$ 900 juta-US$ 1 miliar dalam 5 tahun ke depan,” tuturnya.

Paskah mengatakan kekurangan tersebut bisa ditutupi hanya dengan menarik pihak swasta masuk dan ikut membiayai kebutuhan infrastruktur tersebut. Pemerintah berjanji akan memperbaiki regulasi untuk memudahkan investor.

Dalam kesempatan tersebut, Paskah mengatakan proyek infrastruktur besar pemerintah ke depan adalah proyek jembatan Selat Sunda, karena dinilai penting untuk mendorong ekonomi.

“Salah satu pendorong perekonomian suatu negara adalah dengan pembangunan infrastruktur. Dengan dibangunnya Jembatan Selat Sunda diharapkan akan mendorong perekonomian Indonesia,” katanya.

Dikatakan Paskah pada 2006 sekitar 20 juta orang dan 1,75 ton per tahun menyeberangi selat ini menggunakan kapal feri.

“Dengan adanya Jembatan Selat Sunda diperkirakan 40 juta orang dan 3,75 juta ton melintasi jalur baru tersebut pada 2020 atau sekitar 80% penduduk Indonesia di Jawa dan Sumatera. Jembatan Selat Sunda diharapkan akan menjadi jembatan penghubung ekonomi di Jawa dan Sumatera,” paparnya.

(dnl/dnl)