Perwakilan fraksi PAN Nurhadi M Musawir dalam pandangannya mengatakan salah satu bentuk kurang ekspansifnya RAPBN 2010 ditandai dengan semakin kurangnya beberapa anggaran di beberapa sektor jika dibandingkan dengan APBN 2009 atau pun perubahannya.
"RAPBN 2010 cenderung konservatif, kurang inspiratif, dan kurang ekspansif," katanya.
Ia mencontohkan nilai alokasi anggaran pendidikan turun Rp 10 triliun pada 2010 meskipun persentasinya masih 20%, anggaran pertanian turun Rp 2 triliun pada 2010. "Padahal ini harus ditingkatkan karena terkait SDM," katanya
Anggaran infrastruktur 2010 turun dibandingkan APBN-P, sedangkan jika dibandingkan dengan APBN 2009 naik. Anggaran infrastruktur tahun 2010 mencapai Rp 93,9 triliun sedangkan pada APBN-P Rp 102,7 triliun.
Sementara itu perwakilan fraksi PPP Zainut Tauhid Sa'adi dalam pandangannya mengatakan dari sisi target pertumbuhan ekonomi 2010 masih dinilai kurang tinggi padahal menurut PPP, pertumbuhan ekonomi tahun depan berpeluang lebih tinggi mencapai 5,5%
"Pertumbuhan ekonomi 5% belum menjawab tantangan ekonomi ke depan seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa 5,5% dengan pertimbangan masih banyak faktor ekonomi yang mendukung," jelasnya.
Ia mencontohkan konsumsi masyarakat yang diperkirakan bakal naik pada tahun 2010 akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sehingga mempengaruhi pendapatan pajak.
Mengenai asumsi dasar makro khususnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dipatok Rp 10.000/US$ pada tahun 2010 dianggap pihaknya, pemerintah terlalu percaya diri sehingga perlu diwaspadai. "Penguatan sekarang ini belum mencerminkan fundamental ekonomi," katanya.
Rapat Paripurna DPR-RI ke-2 mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terkait RUU APBN 2010 beserta nota keuangannya dijadwalkan dimulai pukul 14.00 sempat molor satu jam. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar ini, dihandiri oleh Menkeu Sri Mulyani sebagai perwakilan pemerintah.
Rapat paripurna berakhir pada pukul 17.15, dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah belum memberikan pandangangannya.
(hen/dnl)











































