Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Proyek Donggi Senoro

Jakarta - ICW meminta pemerintah meninjau ulang proyek Donggi Senoro. ICW merekomendasikan agar proyek ini menggunakan skema upstream (hulu) agar lebih ekonomis.

"Kami usulkan agar proyek ini ditinjau ulang," ungkap  Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis ICW, Firdaus Ilyas di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Selasa (18/8/2009).

Firdaus menyatakan, pihaknya merekomendasikan agar pengembangan proyek ini menggunakan skema hulu (upstream).

"Meskipun setiap tahun harus mengambil dari cost recovery untuk menggantikan biaya pembangunan kilang LNG tersebut, anggap saja itu sebagai investasi sebab secara jangka pendek dan panjang kilang tersebut akan menjadi milik negara," ungkap Firdaus.

Jika proyek ini menggunakan skema hilir (downstream), lanjut Firdaus, maka harga jual gas harus wajar. Menurut Firdaus, harga jual gas ke PT DSLNG dikisaran US$ 6,16 per MMBTU pada JCC US$ 70 per barel masih sangat rendah. Sebab dalam neraca ekspor gas alam di BI selama tahun 2007-2008, pada harga JCC US$ 70 per barel maka harga terata gas alam adalah US$ 8,4 per mmbtu sehingga ada selisih sebesar US$ 2,24  per mmbtu, maka potensi kerugian negara setiap tahun adalah US$ 305 juta atau selama 15 tahun mencapai US$ 4,589 miliar.

"Kalau pakai skema downstream maka harga jual gas dinaikan sekitar US$ 2-2,4 per mmbtu," katanya.

Selain itu, imbuh Firdaus, jika pemerintah tetap menggunaka skema hilir, pemerintah juga diminta untuk melakukan tender ulang  vendor yang akan membangun LNG Plant untuk menekan biaya investasi.

Berdasarkan data ICW, pemilihan Mitsubishi sebagai vendor LNG plant juga diperkirakan berpotensi merugikan negara US$ 400-800 juta sebab dalam pembangunan LNG Plant, Mitsubishi memberikan tawaran lebih tinggi dari vendor lainnya.

Mitsubishi menawarkan US$ 2 miliar, sementara vendor lain seperti LNG EU menawarkan US$ 1,6 miliar dan penawaran dari konsorsium yang terdiri dari PT Tripatra Eng, PT Rekayasan Industri dan PT Inti Karya Persada sebesar US$ 1,2 Miliar.

"Kita minta itu ditender ulang, siapa yang bisa kasih lebih murah dan ekonomis. Kalau lokal bisa kenapa tidak lokal saja yang mengerjakan dibantu dengan bank -bank BUMN daripada kita kasih ke asing," paparnya.

(epi/dro)