Menkeu: Jangan Bikin Perda Macam-Macam dan Cari Masalah

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pemda agar jangan coba-coba membuat peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Hasil evaluasi menunjukkan 36% perda dan 67% Raperda bermasalah.

"Jadi bapak ibu, tolong kalau bikin perda jangan yang macam-macam dan cari cari masalah," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/2009).

Menurut Menkeu, banyak daerah yang membuat perda bermasalah. Sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tadi pagi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 9.714 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 3.455 (36%) perda yang bermasalah dan direkomendasikan batal.

"Perda yang bermasalah tersebut kebanyakan dari sektor perhubungan, industri, perdagangan, pertanian, budaya, pariwisata dan kehutanan yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur," ungkapnya.

Hasil evaluasi terhadap 2.566 raperda PDRD yang diajukan juga menunjukkan kalau 1.727 (67%) raperda direkomendasikan ditolak atau direvisi. "Kebanyakan dari sektor perhubungan, industri, perdagangan, pekerjaan umum, budaya, pariwisata dan kesehatan yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur," ujarnya.

Perda-perda bermasalah ini umumnya bersifat pungutan liar yang tidak sesuai dengan undang-undang di pusat. Kalangan pengusaha selalu mengeluhkan banyaknya Perda yang menjadi beban biaya mereka. (dro/dnl)