Garam, si Industri 'Tiri'

Jakarta - Indonesia yang lautnya terhampar luas ini ternyata masih harus mengimpor garam. Kisruhnya sektor industri garam ini tak lepas dari tidak adanya kebijakan khusus dari pemerintah yang mengaturnya.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi mengakui, pemerintah kini memang belum memiliki kebijakan khusus untuk garam sehingga investor swasta kurang berminat.

"Kalau untuk garam terus terang saya tidak akan memungkiri belum ada policy khusus dari pemerintah. Jadi yang harus dilakukan adalah investasi di industri garam, investasi ya swasta," ujarnya di sela acara Feed The World di Grand Hyatt, Jalan M Thamrin, Jakarta, Senin (24/8/2009).
 
Pemerintah mengharapkan hadirnya investasi swasta di industri garam terkait dengan rencana pengurangan impor garam dalam negeri.
 
Ia mengatakan, selama ini pemerintah melakukan impor garam karena yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah garam tambak dengan kadar NaCl di atas 97 persen.
 
Sedangkan produksi garam dalam negeri hanya bisa menghasilkan garam laut dengan kadar jauh di bawah garam impor.
 
"Jumlah garam yang dicari (konsumen) memang kurang jadi kita harus impor. Kalau begini kan bisa investasi saja, kan tidak tata niaga atau larangan untuk itu," ungkapnya.
 
Menurutnya, masalah impor garam tersebut bukanlah hal yang sederhana. Jika memang impor dihentikan, pemerintah harus menemukan pihak yang bisa memenuhi permintaan dalam negeri.
 
Menurutnya, jika pemerintah sendiri yang akan melakukan investasi, maka harus dibicarakan dan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Jadi belum banyak yang bisa kita lakukan soal garam ini, tapi intinya adalah ke depan yang harus dilakukan adalah investasi," katanya.

(hen/qom)