Kadin Usul Pembentukan Dewan Pemasaran Nasional

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengusulkan dibentuknya Dewan Pemasaran Nasional untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas perdagangan juga mencari pasar baru bagi produk-produk di Indonesia.

"Jika mungkin di Indonesia dibentuk dewan pengawasan nasional, sehingga seluruh produk Indonesia terutama untuk keluar negeri melalui Dewan ini," ungkap Hidayat usai acara penandatanganan nota kesepakatan antara Kadin dengan Pricewaterhouse Cooper Indonesia, di Menara Kadin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/8/2009).

Menurut Hidayat, dewan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas perdagangan di Indonesia dan menentukan strategi pemasaran produk Indonesia di dalam dan luar negeri.

"Untuk mempersatukan langkah indonesia secara internal. Sekarang inikan kita promosi sendiri-sendiri, BKPM, Deplu, Depdag. kenapa tidak dilakukan bersama oleh wadah itu," ungkapnya.

Hidayat menjelaskan, pembentukan dewan ini merupakan salah satu stretegi dagang yang bisa diterapkan pemerintah dalam rangka menghadapi tantangan perdagangan di tahun 2010. Sebab keberadaan Dewan Dagang Nasional ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mencari pasar baru bagi produk-produk Indonesia di luar negeri mengingat saat ini permintaan dari Amerika dan Eropa sudah mulai tumbuh kembali.

"Sebetulnya ketika krisis global  terjadi, negara-negara pesaing kita kan pertumbuhannya minus, hanya kita, India dan Cina yang positif. seharusnya kita bisa lebih agresif memanfaatkan momentum tersebut dengan penetrasi pasar yg baru. Karena tida semua bisa ditangani negara yang lain," paparnya.

Kerjasama dengan Price Waterhouse Coopers Indonesia

Kadin Indonesia dan Price Waterhouse Coopers Indonesia menandatangani nota kesepakatan kerjasama untuk memajukan UMKM di Indonesia. Dalam kerjasama tersebut Price Waterhouse Coopers Indonesia akan memberikan berbagai pelatihan melalui program Inspiring Young Leaders Program kepada UMKM yang menjadi anggota Kadin.

Kerjasama ini meliputi pelatihan mengenai penerapan akuntasi dalam pengelolaan keuangan UMKM agar para pengusaha dapat memiliki referensi yang lebih jelas dalam menganalisa situasi keuangan perusahaan dan menentukan strategi pengembangan bisnis kedepan.

"UMKM merupakan sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, oleh karena itu kami menyambut baik kerjasama ini, "kata Hidayat.

Menurut Hidayat, penerapan akuntasi dalam pengelolaan kekuangan UMKM dinilai masih kurang dipahami oleh para pengusaha UMKM. Para pelaku UMKM masih mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Akibatnya laba bersih perusahaan dan estimasi pajak penghasilan sulit diketahui.

"Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi banyak pengusaha kecil untuk menentukan strategi pengembangan bisnis," ungkapnya.

Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM, lanjut Hidayat, sebenarnya tidak hanya untuk memudahkan memperoleh kredit usaha tetapi juga untuk pengendalian aset, kewajiban, modal, perencanaan pendapatan serta efisiensi biaya-biaya yang merupakan referensi utama dalam pengambilan keputusan.

Sistem akuntasi yang terintegrasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengusaha UMKM untuk mengindetifikasi dan menentukan peningkatan kapasitas usaha agar dapat berkompetisi di pasar domestik maupun internasional.

Sementara itu, pimpinan Price Waterhouse Copper Indonesia, Irhoan Tanudiredja menyatakan untuk mendorong UMKM salah satu kunci suksesnya adalah penguasaan kemampuan pengelolaan finansial sehingga mereka bisa berkompetesi di pasar bebas.

"Kami menilai pengelolaan finansial UMKM di Indonesia memang perlu ada perbaikan," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno menambahkan, realisasi kerjasama ini akan dilakukan di Kadin Jawa Tengah. "Pilot project pertama dengan Kadin Jawa Tengah," tandasnya.

(epi/ang)