DPR Geram Produksi Blok Cepu Molor-molor Terus

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan status terakhir produksi blok Cepu. Hingga tenggat waktu yang diberikan pemerintah kepada Mobil Cepu Limited pada 31 Agustus 2009, produksi dari Blok Cepu ternyata belum juga terealisasi.

"Hari ini tengat waktu yang diberikan pemerintah kepada  Mobil Cepu Limited untuk berproduksi, tapi rasa-rasanya hampir mustahil untuk dipenuhi," ungkap anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BP Migas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2009).

Alvin pesimistis ExxonMobil bisa memenuhi komitmennya. Pasalnya berdasarkan informasi yang diperolehnya sejumlah alat yang akan digunakan Mobil Cepu Limited untuk berproduksi maish belum mendapat sertifikasi.

"Saya dapatkan informasi ada sejumlah alat mereka yang belum dapat sertifikasi. Saya yakin 99,99 persen, Mobil Cepu Limited tidak bisa memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah Indonesia," tegasnya.

Untuk itu, Alvin menilai, pemerintah harus memberikan sanksi kepada perusahaan asal Amerika tersebut karena sudah beberapa kali tidak memenuhi komitmenya.

"Kita harus tegas. Jangan mau dikibulin terus," ucapnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VII lainnya, Dito Ganindito. Dito meminta penjelasan dari Kepala BP Migas R Priyono yang hadir dalam rapat tersebut untuk memaparkan bagaimana status terakhir dari produksi lapangan yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur tersebut.

"31 Agustus blok Cepu harus berproduksi. Saya mohon konfirmasi dari BP Migas apa ExxonMobil sudah menepati komitmennya karena sudah empat kali mereka melanggar janji," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII, Sutan Batoegana menilai ExxonMobil harus diberikan sanksi jika produksi blok Cepu molor lagi.

"Kalau tidak dipenuhi harus dikasih sanksi," tandasnya.


(epi/qom)