DPR Desak Pemerintah Beri Sanksi ke Mobil Cepu Limited

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR bersikukuh pemerintah memberikan sanksi kepada Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil Indonesia yang telah melanggar komitmennya untuk melakukan produksi awal Blok Cepu pada akhir Agustus lalu sebanyak 20.000 barel per hari.

“DPR kasih dukungan kepada BP Migas atas punishment yang mau diambil kepada ExxonMobil Indonesia,” ujar Anggota komisi dari Fraksi Golongan Karya Dito Ganinduto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2009).

Menurut Dito, Exxon harus diberikan sanksi karena produksi awalnya tidak sesuai dengan target yang sudah disepakati yaitu 20.000 barel per hari.

“Mereka harus dikasih sanksi karena produksi awal mereka tidak sesuai target,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi PAN, Alvin Lie. Ia merasa tidak puas dengan jumlah minyak yang mengalir dari lapangan yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur tersebut.

“Masa  produksinya hanya 1.000-2.000 barel per hari, itu masih jauh dibawah target 20.000 barel per hari,” kata Alvin.

Selain itu, Alvin juga menyoroti kualitas minyak mentahnya belum sesuai kadar industri dan keluarnya gas H2S yang berpotensi membahayakan warga sekitar.

"Saya curiga jangan-jangan setelah diprotes warga karena bau gas H2S yang menyengat, akan menjadi alasan ExxonMobil menghentikan lagi produksi Cepu," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Migas, R Priyono, menyatakan pihaknya akan segera melakukan hitung-hitungan dengan ExxonMobil  mengenai produksi blok Cepu antara Desember 2008 sampai Agustus 2009.

"Kami juga akan menanyakan apakah mereka bisa memproduksi minyak dengan kapasitas penuh pada Maret 2010," tandasnya.
(epi/ang)