.webp)
Nama-nama yang terpilih cukup mengagetkan, mengingat nama-nama yang diunggulkan seperti mantan wakil ketua KPK Erry Ryana Hardjapamekas ternyata tidak masuk.
Sejumlah kontroversi mengenai nama-nama yang bermasalah sebagai calon anggota BPK memang telah mencuat. Namun anggota Komisi XI DPR RI Dradjad Wibowo yang ditemui usai pemilihan menegaskan, penentuan nama-nama adalah berdasarkan voting murni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut profil-profil dari anggota BPK pilihan anggota DPR, yang dikutip detikFinance dari berbagai sumber, Senin (14/9/2009).
1. Hasan Bisri, SE (44 Suara)
Hasan Bisri, SE, kelahiran Tegal, 8 Agustus 1957, merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta pada tahun 1985.
Menurut situs resmi BPK, ia diangkat menjabat Anggota BPK dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 185 M Tahun 2004 tertanggal 19 Oktober 2004. Hasan yang telah lama berkarir di BPK sebelumnya menjabat Kepala Auditorat II.C, tahun 2004.
Ia juga pernah meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun 1998, dan Satyalancana Wira Karya, tahun 2001.
2. Hadi Purnomo (43 suara)
Hadi Purnomo merupakan mantan Direktur Jenderal Pajak yang menjabat sejak Februari 2001 hingga April 2006. Ia adalah pegawai pajak sejak 1965 yang menduduki berbagai posisi di Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan situs resmi Ditjen Pajak, reformasi moral dan etika merupakan salah satu program yang dicanangkannya ketika menjadi Ditjen Pajak, selain reformasi administrasi dan kebijakan.
Hadi meraih gelar MBA dalam ilmu akuntansi pada tanggal 19 Agustus 1989 dari Pasific State University (PSU) Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Pria yang digantikan oleh Darmin Nasution sebagai Dirjen Pajak ini juga pernah menjadi pemberitaan di berbagai media ketika dirinya diklaim memiliki harta yang sangat menakjubkan. Seperti yang dilaporkan kepada Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara
Negara, ia mempunyai kekayaan Rp 13,85 miliar dan US$ 50 ribu. Dari seluruh kekayaan ini, kekayaan yang diakuinya sebagai hasil kerja hanya Rp 3 juta. Selebihnya merupakan hibah.
Pencetus berdirinya Kantor Pusat Pratama large tax office (LTO) dan medium tax office (MTO) ini pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Keberatan Kantor Inspeksi Pajak Balikpapan pada tahun 1987.
Hadi yang meraih suara terbanyak kedua yang mencapai 44 suara ini sebelum terpilih menjadi anggota BPK bekerja sebagai anggota Dewan Analisa Strategis pada Badan Intelijen Negara (BIN).
3. Gunawan Sidauruk (32 suara)
Gunawan Sidauruk, kelahiran Bandung 4 November 1955 ini sebelumnya adalah Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat.
Lulusan pasca Sarjana Hukum di Univesitas Padjajaran Bandung ini mengawali karir di BPK sebagai Auditoriat Ahli Muda BPK sebelum diangkat menjadi Kepala Seksi pada tahun 1997.
Selain Pasca Sarjana Hukum, pria muslim ini sebelumya juga meraih dua gelar di universitas yang sama yakni Sarjana Hukum dan Pasca Sarjana Manajemen.
Berdasarkan situs resmi www.bandung.bpk.go.id , Gunawan sebelum diangkat menjadi Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat ini pernah menjabat sebagai Kepala Sub Auditoriat pada tahun 2004 kemudian kepala Auditoriat pada tahun 2006 dan Pemeriksa Utama di tahun yang sama serta Kepala Perwakilan dari tahun 2007 hingga diangkat menjadi anggota BPK pusat setelah fit and proper test anggota BPK oleh DPR-RI Komisi XI kemarin.
Pria yang berada di posisi ketiga dengan perolehan 32 suara ini merupakan salah satu auditor yang mengungkap kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton yang merugikan negara Rp1,7 triliun.
4. Rizal Djalil (32 suara)
Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional dengan asal pemilihan Jambi ini lahir di Kerinci, 20 Februari 1956.
Pria yang pernah bekerja sebagai supervisor di Hellen Keller pada tahun 1982 ini menikah dengan wanita bernama Ida Maharani dan dikaruniai 3 orang anak.
Dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rizal lulus dari FKM Universitas Indonesia pada tahun 1984 dan memperoleh gelar Magister (MM) di IPWI Jakarta pada tahun 1996.
Salah satu anggota komisi XI yang mendaftar sebagai calon anggota BPK dan terpilih ini pernah juga menjabat sebagai Manajer di PT Akses DKI Jakarta pada tahun 1994 sampai dengan 1997. Ia juga pernah bekerja di Media sebagai Pemred Majalah Kontak Antar Kita pada tahun 1991.
Dalam fit and proper test anggota BPK, Rizal Djalil menyatakan siap mengaudit penerimaan pajak secara menyeluruh apabila dirinya terpilih. Sebagai Ketua Sub Komisi Perbankan DPR, Rizal Djalil yang bersikeras menuntut dibentuknya panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki hasil temuan BPK yang menemukan penyimpangan dana rekening 502 di Bank Indonesia.
5. Moermahadi Soeja Djanegara (30 suara)
Menjabat sebagai anggota Komite Audit emiten Apex-Apexindo Pratama Duta Tbk pada tanggal 16 Desember 2008, Moermahadi Soeja Djanegara juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kesatuan di Bogor, Jawa Barat. Yayasan Kesatuan merupakan yayasan pendidikan tertua di wilayah Bogor yang didirikan oleh Prof. Dr. Ir. Thung Tjeng Hiang, tanggal 22 Agustus 1949.
Ia juga menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT Mitra Rajasa Tbk yang juga tahun 2008 selain menjadi Anggota Komisi Audit PT Dahana PT Djakarta Lloyd.
Menjadi Ketua di STEI Kesatuan, Moernahadi sering memberikan seminar-seminar dan pelatihan yang bertajuk pasar modal di Indonesia.
Moermahadi yang merupakan akademisi juga telah menyusun beberapa jurnal ilmiah diantaranya berjudul Evaluasi Cost Center Dengan Metode Activity Based Cost System Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pada PT. Indomitra Sedaya, Pengaruh Tingkat Kecelakaan Kerja terhadap Produktivitaas Kerja Karyawan dan Studi Tentang Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan.
6. Taufiequrrahman Ruki (27 suara)
Mendengar nama Taufiequrrahman Ruki pasti teringat akan jasa-jasanya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberantas korupsi di Indonesia. Lahir si Rangkasbitung Banten, pada tanggal 18 Mei 1946, Ruki sebagai pensiunan anggota Polri dengan pangkat Irjen Pol berpendidikan S1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, yang lulus pada tahun 1987.
Menikah dengan Atti Risaltri Suriagunawan dan dikaruniai 2 orang anak, Ruki mengaku siap mundur dari posisinya Komisaris Utama PT Krakatau Steel (KS), jika terplih menjadi anggota BPK.
Pada tahun 2000 sampai 2001 Ruqi menjadi Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga Kerja/BKKBN dan UPW) dan Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI. Dirinya pernah meraih peghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama.
Menjadi anggota BPK, Ruki mengaku tidak hanya fokus pada pemberantasan korupsi, seperti memperhatikan soal pengelolaan uang negara oleh para aparat pemerintah.
7. Darma Bakti (26 suara).
Anggota BPK terpilih ini memang dari pertama proses fit and proper test anggota VPK oleh DPR-RI Komisi XI yang paling terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pimpinan BPK untuk periode 2009-2014.
Keinginannya ini didasari pada kedudukannya yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK yang terpilih pada tahun 2005, sehingga ia menganggap memiliki pemahaman yang lebih mengenai BPK.
Namun sebagian kalangan menilai terpilihnya beberapa anggota BPK yang berasal dari BPK sendiri menuai kontroversi.
Pencalonan mereka itu menimbulkan pertanyaan karena UU No 15 tahun 2006 khususnya Pasal 13 huruf J secara tegas menyebutkan "Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.
Namun, Dharma Bakti tetap optimistis dapat serta melanjutkan reformasi di lembaga tersebut, yang telah dirintis sebelumnya.
(dru/qom)
