DPR Tolak Usulan Pemerintah Bantu Lunasi Utang Garuda

Jakarta - DPR RI dengan tegas menolak usulan penggunaan alokasi dana APBN 2010 untuk penanganan utang Garuda kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp 3,36 triliun.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz saat dihubungi wartawan, Kamis (17/9/2009).

Menurut Harry, pemerintah bisa saja menyatakan bahwa akan membantu pihak Garuda dalam mengatasi masalah utangnya yang sudah lama tertanam di Bank Mandiri. Namun, keputusan itu tetap harus disetujui pihak DPR dan sampai saat ini pihaknya belum mengalokasikan APBN untuk masalah utang tersebut.

"Kalau Bank Mandiri imbau pemerintah bisa saja, tapi keputusan juga ada di DPR bukan pemerintah saja.yang namanya APBN kan harus dapat persetujuan DPR dan tidak ada kita alokasikan untuk menanggulangi soal Garuda," ujar Harry.

Harry menambahkan perlu adanya skenario khusus mengenai penaganan masalah Garuda ini misalnya renegosiasi antara pihak Garuda, Bank Mandiri, dan Kementerian BUMN untuk bersama-sama beritikad baik menyelesaikan utang tersebut. Artinya, dua pihak ini tidak boleh memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan dan keuntungan masing-masing. Misalnya, Garuda bersikukuh untuk tidak peduli merencanakan pembayaran utang itu, kemudian Bank Mandiri tidak peduli dengan tetap menggunakan harga besar untuk bunga dan lainnya.

"Ini keputusan manajemen masing-masing," tegas Harry.

Harry menambahkan sayangnya antara Garuda dan Bank Mandiri masih memiliki ego masing-masing padahal yang mereka gunakan adalah uang negara. Pemerintah pun dalam hal ini Kementerian BUMN masih melihatnya secara terpisah-pisah sehingga masalah utang ini menjadi berlanjut-lanjut.

"Saya pikir artinya koordinasi dengan Menteri BUMN kurang begitu menggembirakan. Mungkin kalau dari dulu diurus tidak ada mungkin utang bertambah," keluh Harry.

(nia/dro)