Birokrasi dan Takut KPK Hambat Implementasi Stimulasi Ekonomi

Pittsburgh - Implementasi paket stimulasi ekonomi Indonesia tahun 2009 ini masih kurang lancar. Dari rencananya yang sebesar Rp 76 triliun, hingga pertengahan 2009 ini, pencairannya baru mendekati 50%-nya.

Angka itu dinilai terlalu kecil. Penyebabnya adalah birokrasi dan ketakutan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Birokrasi terlalu panjang sehingga menghambat target stimulasi perekonomian," ungkap Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, sebagaimana dilaporkan wartawan detikcom , Budiono Darsono dari Pittsburgh, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2009) 18.30 waktu setenpat atau Jumat (25/9/2009) pukul 07.30. Pandangan Hidayat itu disampaikan kepada pers di lobi Hotel Westin Pittsburgh.

Hidayat yang akrab dipanggil Pak Hi itu berada di Pittsburgh mengikuti Presiden SBY menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi G20 atau The Pittsburgh Summit 2009 . "Paket stimulasi perekonomian harus terus dilanjutkan. Implementasinya harus kian lancar," tandas Hidayat.

Birokrasi, masih dikatakan Hidayat, harus diubah, jangan terlalu panjang dan bertele-tele. Di sisi lain, birokrasi juga jangan takut terhadap sepak terjang KPK. "Sepanjang tidak korup, jangan pernah takut dengan KPK, " kata Hidayat.

Implemntasi yang bagus dan lancar, menurut Hidayat, akan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia. Walaupun tidak lancar implementasinya, kata Hidayat, perekonomian Indonesia mampu surplus.

"Kalau lancar justru kian surplus. Likuiditas sangat bagus jadinya, kegiatan ekonomi bergairah, lapangan kerja bertambah, rakyat kian sejahtera dan daya beli pun akan makin tinggi," tandas Hidayat.

Untuk lima tahun ke depan, Hidayat mengusulkan, paket stimulasi perekonomian difokuskan pada infrastruktur. Bagi Hidayat, infrastruktur akan menjadi kata kunci majunya Indonesia.

"Jadi pemerintah harus benar benar fokus pada pembangunan infrastruktur, " kata Hidayat. (bdi/dnl)