.webp)
Utang Garuda yang rencananya ditanggung pemerintah mencapai Rp Rp 2,36 triliun, sedangkan sisanya Rp 1 triliun akan dibayar langsung oleh BUMN aviasi itu setelah melangsungkan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di pertengahan 2010.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis beranggapan, mungkin dana tersebut akan diajukan pada APBN-P 2010 nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harry menambahkan memang terdapat dana sebesar Rp 927,5 miliar dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP), tetapi tidak dialokasikan untuk membantu BUMN yang sudah atau akan masuk bursa, termasuk Garuda. Selain itu, penggunaan dana tersebut harus dibahas oleh komisi terkait.
"Ada dana sebesar Rp 927,5 miliar dalam Pusat Investasi Pemerintah tapi itu juga tidak besar, tidak mencapai 2,36 triliun, dan itu tidak bisa digunakan untuk membantu," ujar Harry.
Selain dana PIP tersebut, Harry juga memaparkan terdapat dana dalam anggaran belanja modal sebesar Rp 83,243 triliun di tahun 2010 yang dialokasikan untuk infrastruktur transportasi sebesar Rp 23,2 triliun (termasuk jalan, jembatan, kereta api, pelabuhan, dan bandara), tetapi itu untuk infrastruktur bandara, bukan Garuda.
Menurut Harry, hanya ada dua cara untuk menyelesaikan masalah utang PT Garuda Indonesia ini. Pertama, Bank Mandiri mengubah utang tersebut menjadi saham, tetapi opsi ini harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Kedua, PT Garuda Indonesia menjual obligasi untuk membantu pelunasan utangnya.
Menanggapi pernyataan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil tentang rencana pemerintah menggunakan dana APBN untuk pelunasan utang Garuda, Harry merasa keberatan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa seenaknya memutuskan anggaran belanja karena harus mendapat persetujuan DPR.
"Kalau Menteri menyatakan akan membayar, ini berarti mendahului DPR dan itu tidak bisa," tegas Harry.
(nia/ang)
